Perkumpulan

Pendiri Perkumpulan

Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 3/2016, pengertian Perkumpulan adalah

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya

Dan di  Permenkumham 3/2016, diatur tentang ketetuan nama Perkumpulan dalam Pasal 5 bahwa:

Nama Perkumpulan harus memenuhi syarat:

1. menggunakan huruf latin;
2. minimal terdiri dari 3 (tiga) kata;
3. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
4. tidak menggunakan angka dan tanda baca;
5. tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama Perkumpulan;
6. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
7. tidak mempunyai arti sebagai Yayasan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Pendiri Perkumpulan ketika proses pengurusan jasa pembuatan Perkumpulan telah menyepakati tentang nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan dan pengurus serta hal lainnya yang akan dituangkan di dalam Akta Notaris.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik.

Proses pendirian Perkumpulan dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di daftarkan dalam sistem SABH di Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia

Menteri akan menerbitkan pengesahan badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Permenkumham 3/2016, yang berbunyi:

(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketika proses SK Menteri, sistem SABH otomatis telah memberikan nomor NPWP terhadap pengesahan Perkumpulan baru, dan untuk kartu NPWP bisa dimintakan permohonan kepada kantor pajak setempat ketika proses jasa pembuatan Perkumpulan.

NIB dan Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Di dalam platform OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.