Undang-Undang Telekomunikasi
Undang-undang Telekomunikasi (Undang-undang nomor 36 tahun 1999) | |
---|---|
![]() Undang-undang Telekomunikasi berasaskan Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia | |
Dibuat | 8 September 1999 |
Penandatangan | Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi |
Tujuan | Mengatur Asas dan Ketentuan Telekomunikasi di Indonesia |
Undang-Undang Telekomunikasi (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi) adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia.[1] Hal itu mencakup tentang asas & tujuan telekomunikasi, hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna telekomunikasi, penomoran, interkoneksi, tarif, dan perangkat telekomuniasi, juga ketentuan pidana dan sanksi.[1]
Deskripsi
[sunting | sunting sumber]Undang-undang Telekomunikasi diundangkan di Jakarta pada 8 September 1999.[1] Undang-undang ini mengandung 64 pasal dan 19 bab.[1] Ditandatangi oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Menteri Sekretaris Negara Muladi.[1] Undang-undang telekomunikasi mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan, yakni pada 8 September tahun 2000.[1] Sesuai dengan ketentuan penutup yang tertuang dalam pasal 63 bab 19, sejak diundangkannya undang-undang telekomunikasi nomor 36 tahun 1999, maka undang-undang telekomunikasi nomor 3 tahun 1989 dinyatakan tidak lagi berlaku.[1]
Asas
[sunting | sunting sumber]Asas dalam undang-undang telekomunikasi ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.[2] Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.[3]
Pengertian
[sunting | sunting sumber]Dalam Undang-Undang telekomunikasi terdapat aturan-aturan tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.[1] Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.[4] Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi meliputi:
- Penyeienggaraan jaringan telekomunikasi.[5]
- Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.[5]
- Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.[5]
Sesuai yang tertuang dalam ketentuan umum pasal 7 bab 4, dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara harus memperhatikan kepentingan dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan peranserta masyarakat.[5]
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/38px-Wikisource-logo.svg.png)
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c d e f g h Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- ^ Pasal 2 Bab 2 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- ^ Pasal 3 Bab 2 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- ^ Pasal 1 Bab 1 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- ^ a b c d Pasal 7 Bab 4 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi