Fiai

Dalam bermuamalah terdapat kaidah fiqh "hukum segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya". Implikasi dari kaidah ini adalah sangat terbukanya muamalah dalam hal mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan peradaban dan teknologi tentu akan membuat tata cara bermuamalah mengalami perubahan. Sistem jual beli online, jual beli saham, kartu kredit, dan lainnya tentu tidak ada pada zaman dahulu. Salah satu kegiatan utama dalam muamalah adalah berniaga (jual beli). Tulisan ini membahas bagaimana dan implikasi serta macammacam konsep berniaga dalam Al-Quran.

Pertumbuhan high net worth individual (HNWI) saat ini mengalami fase yang perkembangan yang baik. Pertumbuhannya lebih pesat dari pertumbuhan pnduduk dunia dan memainkan peran yang lebih banyak dalam perekonomian. Pertumbuhan populasi high net worth individuals HNWI) di Indonesia pada periode 2007-2012 mencapai 16,8% per tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding rerata pertumbuhan populasi HNWI di Asia Pasifik yang mencapai 9,4% per tahun, meskipun masih di bawah pertumbuhan HNWI di Hong Kong yang mencapai 35,7% per tahun dan India 22,2% per tahun. Jumlah populasi HNWI di Indonesia pada 2012 mencapai 38 ribu orang, paling rendah di Asia Pasifik. Definisi HNWI menurut Capgemini dan RBS adalah individu dengan nilai aset yang diinvestasikan minimal US$ 1 juta/ Rp 12 M. Dari sisi nilai kekayaan, pertumbuhan nilai kekayaan HNWI di Indonesia yang mencapai 17,9% per tahun juga nomor tiga tertinggi di Asia Pasifik setelah Hong Kong 37,2% per tahun dan India 23,4% per tahun. Adapun rata-rata pertumbuhan nilai kekayaan HNWI Asia Pasifik dalam lima tahun terakhir mencapai 12,2% per tahun. Pada 2012, nilai kekayaan HNWI Indonesia mencapai US$ 125 miliar, masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Jepang yang mencapai US$ 4,45 triliun atau 37% dari nilai kekayaan HNWI Asia Pasifik yang mencapai US$ 12 triliun dan China yang sebesar US$ 3,13 triliun. 1

YOGYAKARTA 2014 Maslahah dan Ijtihad) 2 A. Pendahuluan Demokrasi dalam hubungannya dengan Islam pada dasarnya mempunyai berbagai macam penafsiran. Para cendekiawan Muslim membahas hubungan Islam dengan demokrasi melalui dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan. 1 John L. Esposito dan James P. Piscatori mengatakan bahwa Islam bisa digunakan untuk mendukung demokrasi maupun kediktaroran, republikanisme maupun monarki, sehingga pernyataan ini dapat mengidentifikasikan tiga pemikiran. Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi karena konsep syura', ijtihad, dan Ijma' merupakan konsep yang sama dengan demokrasi. Kedua, menolak bahwa Islam berhubungan dengan demokrasi. Dalam pandangan ini, kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri di atas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara Muslim dan non-Muslim serta antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertentangan dengan prinsip equality dalam demokrasi. Ketiga, sebagaimana pandangan pertama bahwa Islam merupakan dasar demokrasi, meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat tersebut merupakan subordinasi hukum Tuhan. 2

“Kompolan” adalah perkumpulan yang diisi dengan aktivitas spiritualitas dan perekonomian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Madura. Kompolan yang ada di masyarakat Madura ini sebenarnya sudah berjalan dengan prinsip ekonomi syariah. Kompolan ini memang tidak menggunakan akad-akad yang sudah mempunyai fatwa dari DSN MUI, namun prinsip dan tujuannnya sebenarnya sama.

Pinjaman yang diberikan jika kita lihat dari fatwa DSN MUI maka akan masuk dalam akad Qardh. Dalam akad Qardh peminjam dilarang mengambil tambahan jika disyaratkan dalam pernjanjian akad.

In meeting the need for housing, people with low incomes are very difficult to own a house in cash. The development product which was originally a conventional product, namely KPR, but in Islamic banking the system is used with profit sharing/margin so that it is without usury. The focus of this paper discusses how maqashid sharia and qawaidul fiqhiyyah review Sharia mortgages which are currently one of the prima donna products in Islamic banking. The author uses a normative juridical method, namely legal research using secondary data sources. Normative, because this study will examine secondary data starting from the review of maqashid sharia and qawaidul fiqhiyyah in the field of Islamic banking, especially in Sharia mortgages. Operationally, normative juridical research is carried out by means of library research. The results of this study are Islamic mortgages are allowed because they are part of carrying out the goals of sharia or maqashid sharia in the part of maintaining fami...

In Islamic economics, the market is creat to achieve market equilibrium. But the reality in the field is still challenging to find a market where the mechanism is imbalanced, which is not compatible with the ideal market according to Islamic principles. Many internal and external factors influence the disruption of the market mechanism. The disturbances that occur are known as market distortions. The existence of irregularities in the market is inevitable, where this behavior is far from the ethics of trade in Islam. The purpose of this study was to determine whether the traders in the Giwangan traditional market, which is dominated by Muslim traders, have implemented Islamic trading ethics to minimize market distortions. This research uses qualitative research with a field study approach and uses observation and interview methods. Based on the research results, it can be concluded that there is an Islamic trading ethic that has been practiced by traders in the Giwangan market, namely; honesty in transactions both in terms of quality and scale, the halalness of the products sold, a friendly and generous attitude, and the absence of unfair competition. But from that, there is such an unpracticed trade ethic as a lack of justice to new consumers and customers and a false oath of exaggeration in the quality of the goods sold. Therefore, it could be said that the Giwangan traditional market has attempted to trade by Islamic Sharia, although it has not been fully implemented.