Sosialisme merujuk pada satu set sistem ekonomi ketika alat-alat produksi dan distribusi berada dalam kepemilikan sosial. Manajemen dalam institusi ekonomi berdasarkan pada pembuatan keputusan secara kolektif atau manajemen mandiri pekerja, dan ekonominya terutama diarahkan pada 'produksi untuk digunakan'. Sosialisme juga merujuk pada tatanan yang luas ideologi dan ideologi dan gerakan politik yang bertujuan untuk mencapai bentuk sistem sosial-ekonomi sosialis. Pengaturan produksi dapat secara langsung--dijalankan atas kepentingan kolektif seperti dewan pekerja--atau tidak langsung--dijalankan atas nama rakyat melalui negara. Sebagai sistem ekonomi, sosialisme sering ditandai dengan kepemilikan oleh negara, pekerja, atau masyarakat atas alat produksi. Ini menjadi tujuan yang disematkan, dan dinyatakan oleh banyak partai politik sepanjang sejarah. Bagi Karl Marx, yang membantu mendirikan dan mendefinisikan gerakan sosialis modern, sosialisme dapat menjadi sistem sosial-ekonomi yang bangkit setelah revolusi proletarian, ketika alat-alat produksi dimiliki bersama oleh kelas pekerja sehingga surplus produk yang dihasilkan akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan ekonomi tidak lagi terstruktur pada hukum nilai.
Imperialisme adalah tahap puncak dari perkembangan kapitalisme. Modal di negara maju telah melewati perbatasan negara. Modal telah membentuk monopoli menggantikan kompetisi, sehingga membuat semua prasyarat untuk tercapainya sosialisme. Oleh karena itu, di Eropa Barat dan di Amerika Serikat, perjuangan revolusioner proletariat untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis, untuk mengambil alih borjuasi, telah terkondisikan. Imperialisme memaksa massa dalam perjuangan ini dengan mempertajam pertentangan kelas ke tingkat tinggi, dengan memperparah kondisi massa secara ekonomi—kepercayaan dan tingginya biaya hidup, dan secara politik—pertumbuhan militerisme, banyaknya perang, peningkatan reaksi, penguatan dan perpanjangan penindasan nasional dan perampokan kolonial. Sosialisme yang menang harus mencapai demokrasi utuh dan, secara konsekuen, tidak hanya membawa persamaan penuh bangsa-bangsa, tapi juga memberikan dampak pada hak-hak bangsa-bangsa yang tertindas untuk penentuan nasib sendiri, seperti hak kebebasan pemisahan diri politik. Partai-Partai Sosialis yang gagal membuktikan dengan semua aktivitasnya sekarang, juga selama revolusi dan setelah kemenangannya, bahwa mereka akan membebaskan bangsa yang terjajah dan membangun hubungan dengan mereka atas dasar perserikatan bebas, dan perserikatan bebas ini adalah frasa palsu tanpa hak untuk pemisahan diri—dan partai-partai ini akan melakukan pengkhianatan terhadap sosialisme.
Pastinya, demokrasi juga adalah bentuk negara yang harus hilang ketika negara itu hilang, tapi ini hanya akan terjadi dalam proses transisi dari sosialisme yang menang secara utuh dan terkonsolidasi ke komunisme yang utuh.
”
— Vladimir Lenin, The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination, 1916
