Lompat ke isi

Marxisme–Leninisme

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Marxisme–Leninisme ideologi politik yang dimiliki Partai Komunis Uni Soviet dan Komintern,[1] dan para pendukungnya menganggap ideologi ini berakar dari Marxisme dan Leninisme. Istilah ini dimunculkan oleh Josef Stalin[2] dan beredar luas di Uni Soviet setelah bukunya yang ditulis pada tahun 1938 Sejarah VKP(b). Kursus Singkat,[3] yang menjadi buku pelajaran resmi.

Tujuan dari Marxisme–Leninisme adalah pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner "profesional", yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Negara sosialis, yang menurut Marxisme–Leninisme merupakan "kediktatoran proletariat", terutama atau secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui proses sentralisme demokrasi, yang digambarkan Lenin sebagai "keragaman dalam diskusi, kesatuan dalam aksi".[4] Melalui kebijakan ini, partai komunis (atau yang setara) adalah lembaga politik tertinggi dalam kekuatan negara dan organisasi utama kemasyarakatan. Marxisme–Leninisme melihat adanya persaingan antara pihak, sebagai langkah yang tidak efektif dari demokrasi sejati dan agak menegaskan bahwa, dalam sebuah masyarakat sosialis, pluralisme hanya mengukur perpecahan dan disfungsi dalam masyarakat.[5]

Komunis dan Marxis lain memiliki kencederungan lain dan pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa negara Marxis-Leninis tidak membangun sosialisme melainkan kapitalisme negara.[6] Kediktatoran proletariat, menurut Marxisme, merupakan aturan mayoritas (demokrasi) bukan dari satu pihak, sampai-sampai salah satu pendiri Marxisme Friedrich Engels menggambarkan "bentuk khusus" sebagai republik demokratis.[7] Selain itu, menurut Engels, milik negara dengan sendirinya adalah milik pribadi dari alam kapitalis[8] kecuali kaum proletar memiliki kendali kekuasaan politik, dalam hal ini memiliki barang umum.[9]

Etimologi

[sunting | sunting sumber]
Vladimir Lenin, bapak ideologi dari Leninisme.

Dalam lima tahun setelah kematian Vladimir Lenin pada tahun 1924, Stalin berhasil mendapatkan kekuasaan di Uni Soviet. Menurut G. Lisichkin, Marxisme–Leninisme adalah sebagai ideologi yang terpisah yang dikompilasi oleh Stalin dalam bukunya "Pertanyaan dari Leninisme".[2] Selama masa pemerintahan Stalin di Uni Soviet, Marxisme–Leninisme dinyatakan sebagai ideologi resmi negara.[10]

Tidak ada kesepakatan yang pasti antara sejarawan mengenai apakah ya atau tidak bahwa Stalin benar-benar mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Karl Marx dan Lenin.[11] Pemaham Trotskyis khususnya percaya bahwa Stalinisme bertentangan secara otentik dengan Marxisme dan Leninisme,[12] dan mereka awalnya menggunakan istilah "Bolshevik- Leninisme "untuk menggambarkan ideologi mereka sendiri dari komunisme yang anti-Stalinis (dan kemudian anti-Maois). Komunis kiri menolak "Marxisme-Leninisme" sebagai arus anti-Marxis.[butuh rujukan]

Istilah "Marxisme-Leninisme" sering digunakan oleh mereka yang percaya bahwa warisan Lenin berhasil dibawa ke depan oleh Joseph Stalin (Stalinis). Namun, juga digunakan oleh beberapa orang yang menolak aspek represif Stalinisme, seperti pendukung Nikita Khrushchev.[13]

Setelah perpecahan Sino-Soviet, partai-partai komunis Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok masing-masing mengklaim sebagai satu-satunya penerus Marxisme–Leninisme. Di Tiongkok, klaim bahwa Mao "diadaptasi dari Marxisme-Leninisme dengan kondisi di Tiongkok" berkembang menjadi gagasan bahwa ia telah diperbarui dengan cara mendasar yang berlaku untuk dunia secara keseluruhan, akibatnya, istilah "Pikiran Mao Zedong" (umumnya dikenal sebagai Maoisme) semakin banyak digunakan untuk menggambarkan ideologi negara Tiongkok resmi serta sebagai dasar ideologi partai di seluruh dunia yang bersimpati dengan Partai Komunis China (seperti Partai Komunis Filipina, yang didirikan oleh Jose Maria Sison pada tahun 1968). Setelah kematian Mao, Maois Peru yang terkait dengan Partai Komunis Peru (Sendero Luminoso) kemudian menciptakan istilah Marxisme–Leninisme-Maoisme, dengan alasan bahwa Maoisme adalah tahap yang lebih maju dari Marxisme.

Setelah perpecahan Sino-Albania, sebagian kecil kaum Marxis-Leninis mulai mengecilkan atau menolak peran Mao Zedong di Gerakan Komunis Internasional dalam mendukung Partai Buruh Albania dan kepatuhan secara ketat untuk Stalin.

Di Korea Utara, Marxisme–Leninisme secara resmi digantikan pada tahun 1977 oleh konsep Juche, di mana konsep kelas dan perjuangan kelas, dengan kata lain Marxisme itu sendiri tidak memainkan peran penting. Namun, pemerintahan kadang-kadang masih disebut sebagai Marxis-Leninis atau, lebih umum, Stalinis-karena struktur politik dan ekonomi.

Dalam empat de jure negara sosialis lainnya yang ada saat ini -Tiongkok, Kuba, Laos, dan Vietnam- pihak yang berkuasa memegang Marxisme–Leninisme sebagai ideologi resmi mereka, meskipun mereka memberikan interpretasi yang berbeda dalam hal kebijakan praktis.

Pemakaian saat ini

[sunting | sunting sumber]

Beberapa partai komunis kontemporer terus menganggap Marxisme–Leninisme sebagai ideologi dasar mereka, meskipun beberapa telah dimodifikasi untuk beradaptasi dengan keadaan politik dan lokal yang baru.

Dalam nama partai, sebutan "Marxis-Leninis" biasanya digunakan oleh partai komunis yang ingin membedakan diri dari beberapa partai komunis lain (dan mungkin revisionis) di negara yang sama.

Kebingungan yang populer bertambah mengenai terminologi yang kompleks ketika menggambarkan berbagai aliran pemikiran Marxis yang diturunkan. Sebutan "Marxis-Leninis" sering digunakan oleh mereka yang tidak akrab dengan ideologi komunis secara perinci (misalnya banyak surat kabar dan media lainnya) sebagai sinonim untuk setiap jenis Marxisme. Saat

Sistem politik

[sunting | sunting sumber]

Marxisme–Leninisme melibatkan pembentukan negara satu partai yang dipimpin oleh partai komunis, sebagai sarana untuk mengembangkan sosialisme dan kemudian komunisme.[14] Partai komunis adalah lembaga politik tertinggi negara.[15] Marxisme–Leninisme menegaskan bahwa kepentingan rakyat sepenuhnya terwakili melalui partai komunis dan lembaga negara lainnya.[16] Menurut sejarawan Silvio Pons dan Robert Service, pemilihan umum "umumnya tidak kompetitif, dengan pemilih tidak memiliki pilihan atau hanya pilihan yang sangat terbatas".[16] Umumnya, ketika kandidat alternatif diizinkan untuk mencalonkan diri, mereka tidak diizinkan untuk mempromosikan pandangan politik yang sangat berbeda.[16] Di negara-negara Marxis–Leninis, pemilihan umum umumnya diadakan untuk semua posisi di semua tingkat pemerintahan.[16] Di sebagian besar negara, hal ini dilakukan dalam bentuk pemilihan perwakilan secara langsung, meskipun di beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Republik Kuba, dan Republik Federal Sosialis Yugoslavia, pemilihan tidak langsung juga dilakukan, seperti pemilihan wakil rakyat oleh wakil rakyat sebagai pejabat pemerintah tingkat bawah.[16]

Kolektivisme dan egalitarianisme

[sunting | sunting sumber]
Perampasan gandum dari petani kaya (kulak) selama kolektivisasi paksa di Kuban, Uni Soviet (1933)

Kolektivisme Soviet dan egalitarianisme merupakan bagian penting dari ideologi Marxis–Leninis di Uni Soviet, yang memainkan peran kunci dalam membentuk Manusia Soviet Baru yang rela mengorbankan hidupnya demi kebaikan kolektif. Istilah-istilah seperti "kolektif" dan "massa" sering digunakan dalam bahasa resmi dan dipuji dalam literatur agitprop oleh Vladimir Mayakovsky (Siapa yang butuh "1") dan Bertolt Brecht (Keputusan dan Manusia Setara dengan Manusia).[17][18]

Fakta bahwa pemerintah Marxis–Leninis menyita bisnis dan kepemilikan tanah pribadi secara radikal meningkatkan pendapatan dan kesetaraan properti dalam praktik. Ketimpangan pendapatan menurun di Rusia di bawah kekuasaan Uni Soviet, kemudian meningkat kembali setelah keruntuhannya pada tahun 1991. Ketimpangan juga menurun dengan cepat di Blok Timur setelah pengambilalihan Eropa Timur oleh Soviet pada akhir Perang Dunia II. Demikian pula, ketimpangan kembali meningkat setelah runtuhnya sistem Soviet.[19] Menurut Paul Hollander, ini adalah salah satu ciri negara komunis yang sangat menarik bagi kaum intelektual Barat yang menganut paham egaliter, sehingga mereka diam-diam membenarkan pembunuhan jutaan kapitalis, pemilik tanah, dan kulak yang kaya untuk mencapai kesetaraan ini.[20] Menurut Walter Scheidel, mereka benar sejauh bahwa secara historis hanya guncangan kekerasan yang menghasilkan pengurangan besar dalam ketimpangan ekonomi.[21]

Kaum Marxis–Leninis menanggapi kritik jenis ini dengan menyoroti perbedaan ideologis dalam konsep kebebasan dan kelepasan. Dinyatakan bahwa "norma-norma Marxis–Leninis meremehkan individualisme laissez-faire (seperti ketika rumah ditentukan dari kemampuan seseorang untuk membayar)", dan mengutuk "variasi yang luas dalam kekayaan pribadi yang tidak dimiliki oleh Barat" sambil menekankan kesetaraan, yang mereka maksud dengan "pendidikan dan perawatan medis gratis, sedikitnya perbedaan dalam hunian atau gaji, dan sebagainya."[22] Ketika diminta untuk mengomentari klaim bahwa mantan warga negara sosialis sekarang menikmati kebebasan yang lebih besar, Heinz Kessler, mantan Menteri Pertahanan Nasional Jerman Timur, menjawab: "Jutaan orang di Eropa Timur sekarang bebas dari pekerjaan, bebas dari jalan yang aman, bebas dari perawatan kesehatan, bebas dari jaminan sosial."[23]

Poster propaganda Soviet tahun 1933 yang mendorong petani dan peternak untuk memperkuat disiplin kerja di pertanian kolektif di RSS Azerbaijan

Tujuan ekonomi politik Marxis–Leninis adalah mengemansipasi masyarakat dari dehumanisasi yang disebabkan oleh pekerjaan mekanistik yang secara psikologis mengasingkan, tanpa keseimbangan kerja-kehidupan dengan imbalan upah yang memberikan akses finansial terbatas pada kebutuhan hidup seperti makanan dan tempat tinggal. Emansipasi pribadi dan masyarakat dari kemiskinan (kebutuhan material) akan memaksimalkan kebebasan individu dengan memungkinkan pria dan wanita untuk mengejar minat dan bakat mereka (artistik, industri, dan intelektual) sambil bekerja berdasarkan pilihan, tanpa paksaan ekonomi dari kemiskinan. Dalam masyarakat komunis dengan pembangunan ekonomi tingkat atas, penghapusan tenaga kerja yang mengasingkan (pekerjaan mekanistik) bergantung pada perkembangan teknologi tinggi yang meningkatkan sarana produksi dan sarana distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat sosialis, negara menggunakan ekonomi terencana untuk mengoordinasikan alat produksi dan distribusi untuk memasok dan mengirimkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ekonomi nasional. Negara berperan sebagai pengaman kepemilikan dan koordinator produksi melalui rencana ekonomi universal.[24]

Untuk tujuan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi, perencanaan ilmiah menggantikan mekanisme pasar dan mekanisme harga sebagai prinsip panduan ekonomi.[24] Daya beli negara yang besar menggantikan peran kekuatan pasar, dengan keseimbangan ekonomi makro tidak dicapai melalui kekuatan pasar, tetapi melalui perencanaan ekonomi berdasarkan penilaian ilmiah.[25] Upah pekerja ditentukan menurut jenis keterampilan dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukannya dalam ekonomi nasional.[26] Selain itu, nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi didasarkan pada nilai guna (sebagai objek material) dan bukan pada biaya produksi (nilai) atau nilai tukar (utilitas marginal). Motif keuntungan sebagai penggerak produksi digantikan oleh kewajiban sosial untuk memenuhi rencana ekonomi.[25] Upah ditetapkan dan dibedakan menurut keterampilan dan intensitas pekerjaan. Meskipun alat-alat produksi yang digunakan masyarakat berada di bawah kendali negara, namun barang-barang pribadi atau properti yang bersifat pribadi yang tidak melibatkan produksi massal tidak dipengaruhi oleh negara.[26]

Karena Marxisme–Leninisme secara historis telah menjadi ideologi negara di negara-negara yang secara ekonomi belum berkembang sebelum revolusi sosialis, atau yang ekonominya nyaris hancur karena perang seperti Republik Demokratik Jerman dan Republik Sosialis Vietnam, tujuan utama sebelum mencapai komunisme adalah pengembangan sosialisme itu sendiri. Hal ini terjadi di Uni Soviet, di mana ekonominya sebagian besar bersifat agraris dan industri perkotaannya berada dalam tahap primitif. Untuk mengembangkan sosialisme, Uni Soviet menjalani industrialisasi yang cepat dengan program rekayasa sosial pragmatis dengan memindahkan populasi petani ke kota-kota, di mana mereka dididik dan dilatih sebagai pekerja industri, kemudian menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik dan industri-industri baru. Demikian pula, populasi petani bekerja di pertanian kolektif untuk menanam makanan untuk memberi makan para pekerja industri di kota-kota industri. Sejak pertengahan 1930-an, Marxisme–Leninisme telah menganjurkan kesetaraan sosial yang keras berdasarkan asketisisme, egalitarianisme, dan pengorbanan diri.[27] Pada tahun 1920-an, partai Bolshevik secara semi-resmi mengizinkan beberapa ketimpangan upah yang terbatas dan berskala kecil untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian Uni Soviet. Reformasi ini dipromosikan untuk mendorong materialisme dan sifat ingin memiliki guna merangsang pertumbuhan ekonomi.[27] Kebijakan pro-konsumerisme ini telah dimajukan sejalan dengan pragmatisme industri karena memajukan kemajuan ekonomi melalui penguatan industrialisasi.[28]

Dalam praktik ekonomi Bolshevik Rusia, terdapat perbedaan yang jelas antara ekonomi politik sosialisme dan komunisme. Lenin menjelaskan kesamaan konseptual mereka dengan deskripsi Marx tentang tahap bawah dan tahap atas perkembangan ekonomi, yaitu bahwa setelah revolusi proletar dalam masyarakat tahap bawah sosialis, ekonomi praktis harus didasarkan pada tenaga kerja individu yang disumbangkan oleh pria dan wanita,[29] dan tenaga kerja yang dibayar akan menjadi dasar masyarakat tahap atas komunis, yang telah mewujudkan slogan ajaran sosial "Berilah sesuai kemampuan, terimalah sesuai kebutuhan."[30]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ History for the IB Diploma: Communism in Crisis 1976–89. Allan Todd. Page 16. "Essentially, Marxism–Leninism was the 'official' ideology of the Soviet state" and all communist parties loyal to Stalin and his successors - up to 1976 and beyond."
  2. ^ a b Г. Лисичкин (G. Lisichkin), Мифы и реальность, Новый мир (Novy Mir), 1989, № 3, p. 59 (Rusia)
  3. ^ Kamus Ensiklopedik Soviet, artikel "Marxisme"
  4. ^ Michael Albert, Robin Hahnel. Socialism today and tomorrow. Boston, Massachusetts, USA: South End Press, 1981. pp. 24–25.
  5. ^ Ian Adams. Political ideology today. Manchester England, UK: Manchester University Press, 1993. p. 201.
  6. ^ "State capitalism" in the Soviet Union, M.C. Howard and J.E. King
  7. ^ A Critique of the Draft Social-Democratic Program of 1891. Marx & Engels Collected Works Volume 27, p. 217. "If one thing is certain it is that our party and the working class can only come to power under the form of a democratic republic. This is even the specific form for the dictatorship of the proletariat"
  8. ^ "Socialism: Utopian and Scientific". Friedrich Engels. Part III. Progress Publishers. "But, the transformation — either into joint-stock companies and trusts, or into State-ownership — does not do away with the capitalistic nature of the productive forces."
  9. ^ "Socialism: Utopian and Scientific". Friedrich Engels. Part III. Progress Publishers. "The proletariat seizes the public power, and by means of this transforms the socialized means of production, slipping from the hands of the bourgeoisie, into public property. By this act, the proletariat frees the means of production from the character of capital they have thus far borne, and gives their socialized character complete freedom to work itself out"
  10. ^ Александр Бутенко (Aleksandr Butenko), Социализм сегодня: опыт и новая теория// Журнал Альтернативы, №1, 1996, pp. 3–4 (Rusia)
  11. ^ Александр Бутенко (Aleksandr Butenko), Социализм сегодня: опыт и новая теория// Журнал Альтернативы, №1, 1996, pp. 2–22 (Rusia)
  12. ^ Лев Троцкий (Lev Trotsky), Сталинская школа фальсификаций, М. 1990, pp. 7–8 (Rusia)
  13. ^ М. Б. Митин (M. B. Mitin). "Марксизм-ленинизм". Яндекс. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-05-11. Diakses tanggal 2010-10-18.  (Rusia) [pranala nonaktif]
  14. ^ Štromas, Alexander; Faulkner, Robert K.; Mahoney,, Daniel J.; eds (2003). Totalitarianism and the Prospects for World Order: Closing the Door on the Twentieth Century. Oxford, England; Lanham, Maryland: Lexington Books. hlm. 18. ISBN 978-0-7391-0534-4. 
  15. ^ Albert & Hahnel 1981, hlm. 24–25.
  16. ^ a b c d e Pons & Service 2010, hlm. 306.
  17. ^ Overy, R. J. (2004). The dictators : Hitler's Germany and Stalin's Russia. Internet Archive. New York : W.W. Norton & Co. ISBN 978-0-393-02030-4. 
  18. ^ Horn, Eva (2006). Actors/Agents: Bertolt Brecht and the Politics of Secrecy. 24. Grey Room. hlm. 38–55. doi:10.1162/grey.2006.1.24.38. 
  19. ^ "From Soviets to oligarchs: Inequality and property in Russia, 1905-2016". CEPR (dalam bahasa Inggris). 2017-11-09. Diakses tanggal 2024-08-15. 
  20. ^ Hollander, Paul (1998). Political Pilgrims: Western Intellectuals in Search of the Good Society (edisi ke-4). New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers. ISBN 1-56000-954-3. OCLC 36470253. 
  21. ^ Scheidel, Walter (2017). "The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century". The Princeton Economic History of the Western World (hardcover ed.). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-16502-8. OCLC 958799667. 
  22. ^ McFarland, Sam; Ageyev, Vladimir; Abalakina-Paap, Marina (1992). "Authoritarianism in the former Soviet Union". Journal of Personality and Social Psychology. 63 (6): 1004–1010. doi:10.1037/0022-3514.63.6.1004. 
  23. ^ Parenti 1997, hlm. 118.
  24. ^ a b Pons & Service 2010, hlm. 2010.
  25. ^ a b Pons & Service 2010, hlm. 139.
  26. ^ a b Pons & Service 2010, hlm. 140.
  27. ^ a b Pons & Service 2010, hlm. 731.
  28. ^ Pons & Service 2010, hlm. 732.
  29. ^ Cook, Chris; ed (1998). Dictionary of Historical Terms (edisi ke-2). Palgrave Macmillan. hlm. 221–222. ISBN 978-0-333-67347-8. 
  30. ^ Krieger, Joel; Murphy, Craig N.; eds. (2012). The Oxford Companion to Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. hlm. 218. ISBN 978-0-19-973859-5. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]