Lompat ke isi

Kabinet Pembangunan VII

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kabinet Pembangunan VII

Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-35
Dibentuk16 Maret 1998
Diselesaikan21 Mei 1998
Struktur pemerintahan
PresidenSoeharto
Wakil PresidenB. J. Habibie
Jumlah menteri34
Partai anggotaKoalisi:
  Golkar
  ABRI
  PPP
  Independen
Status di legislatifDPR RI
Koalisi mayoritas:
414 / 425
Partai oposisi  PDI
Pemimpin oposisiMegawati Soekarnoputri (de facto) Soerjadi (de jure)
Sejarah
Pemilihan umumPemilihan Presiden 1998
Pemilihan Legislatif 1997
PeriodeDPR RI 1997-1999
Nasihat dan persetujuanDPR RI
PendahuluKabinet Pembangunan VI
PenggantiKabinet Reformasi Pembangunan
Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan demonstrasi, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi.

Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret – 21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada Maret 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya Wakil Presiden B. J. Habibie sebagai presiden baru, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.

Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:

  • Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.
  • Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.
  • Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
  • Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Presiden Wakil Presiden
Soeharto Bacharuddin Jusuf Habibie

Berikut ini adalah menteri Kabinet Pembangunan VII.[1]

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
Menteri departemen
1 Menteri Dalam Negeri R. Hartono 16 Maret 1998 21 Mei 1998
2 Menteri Luar Negeri Ali Alatas 16 Maret 1998 21 Mei 1998
3 Menteri Pertahanan Keamanan/
Panglima ABRI
Wiranto 16 Maret 1998 21 Mei 1998
4 Menteri Kehakiman Muladi 16 Maret 1998 21 Mei 1998
5 Menteri Penerangan Muhammad Alwi Dahlan 16 Maret 1998 21 Mei 1998
6 Menteri Keuangan Fuad Bawazier 16 Maret 1998 21 Mei 1998
7 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bob Hasan 16 Maret 1998 21 Mei 1998
8 Menteri Pertanian Justika Baharsjah 16 Maret 1998 20 Mei 1998
9 Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto 16 Maret 1998 20 Mei 1998
10 Menteri Kehutanan dan Perkebunan Sumahadi 16 Maret 1998 20 Mei 1998
11 Menteri Pekerjaan Umum Rachmadi Bambang Sumadhijo 16 Maret 1998 20 Mei 1998
12 Menteri Perhubungan Giri Suseno Hadihardjono 16 Maret 1998 20 Mei 1998
13 Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief 16 Maret 1998 21 Mei 1998
14 Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Subiakto Tjakrawerdaya 16 Maret 1998 20 Mei 1998
15 Menteri Tenaga Kerja Theo L. Sambuaga 16 Maret 1998 20 Mei 1998
16 Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan A.M. Hendropriyono 16 Maret 1998 20 Mei 1998
17 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiranto Arismunandar 16 Maret 1998 21 Mei 1998
18 Menteri Kesehatan Faried Anfasa Moeloek 16 Maret 1998 21 Mei 1998
19 Menteri Agama Muhammad Quraish Shihab 16 Maret 1998 21 Mei 1998
20 Menteri Sosial Siti Hardijanti Rukmana 16 Maret 1998 21 Mei 1998
Menteri Negara
21 Menteri Negara Sekretaris Negara Saadillah Mursjid 16 Maret 1998 21 Mei 1998
22 Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT Rahardi Ramelan 16 Maret 1998 20 Mei 1998
23 Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Sanyoto Sastrowardoyo 16 Maret 1998 20 Mei 1998
24 Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono 16 Maret 1998 21 Mei 1998
25 Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Akbar Tandjung 16 Maret 1998 20 Mei 1998
26 Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal Juwono Sudarsono 16 Maret 1998 21 Mei 1998
27 Menteri Negara Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan Haryanto Dhanutirto 16 Maret 1998 20 Mei 1998
28 Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng 16 Maret 1998 20 Mei 1998
29 Menteri Negara Peranan Wanita Tuty Alawiyah 16 Maret 1998 21 Mei 1998
30 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Agung Laksono 16 Maret 1998 21 Mei 1998
Menteri Negara Koordinator
31 Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Feisal Tanjung 16 Maret 1998 21 Mei 1998
32 Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita 16 Maret 1998 20 Mei 1998
33 Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Hartarto Sastrosoenarto 16 Maret 1998 21 Mei 1998
34 Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala BKKBN Haryono Suyono 16 Maret 1998 21 Mei 1998

Pejabat setingkat menteri

[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Pembangunan VII:

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat
1 Jaksa Agung Soedjono C. Atmonegoro 20 Maret 1998 15 Juni 1998
2 Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin[2] 11 Februari 1998 20 Mei 2003

Pengunduran diri massal

[sunting | sunting sumber]

Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menteri-menteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid. Surat tersebut berbunyi:

Hal: Pembentukan Kabinet Baru Jakarta 20 Mei 1998 Kepada Yth. Bapak Presiden RI

Dengan hormat

Bersama surat ini dengan hormat kami laporkan bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap situasi akhir-akhir ini terutama di bidang ekonomi, kami berkesimpulan bahwa situasi ekonomi kita tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 (satu) minggu apabila tidak diambil langkah-langkah politik yang cepat dan tepat sesuai dengan aspirasi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai reformasi di segala bidang, seperti antara lain yang direkomendasi oleh DPR-RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pada hari selasa, 19 Mei 1998.

Dalam hubungan itu kami bersepakat bahwa langkah pembentukan kabinet baru sebagaimana yang bapak rencanakan tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami secara pribadi-pribadi menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam kabinet baru tersebut.

Sebagai anggota Kabinet Pembangunan VII kami akan tetap membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas yang Bapak emban dalam menyukseskan Catur krida Kabinet Pembangunan VII. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  1. Ir. Akbar Tanjung
  2. Ir. Drs. AM. Hendropriyono, SH, SE, MBA
  3. Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita
  4. Ir. Giri Suseno Hadihardjono, MSME
  5. Dr. Haryanto Dhanutirto
  6. Prof. Dr. Ir. Justika S. Baharsjah, M.Sc
  7. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc
  8. Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo
  9. Prof. Dr. Ir. Rahardi Ramelan, M.Sc
  10. Subiakto Tjakrawedaya, SE
  11. Sanyoto Sastrowardoyo, M.Sc
  12. Ir. Sumahadi, MBA
  13. Drs. Theo L. Sambuaga
  14. Tanri Abeng, MBA.

Catatan kaki dan referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 1998 tertanggal 14 Maret 1998" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-04. Diakses tanggal 2009-10-17. 
  2. ^ "Sjahril Sabirin Gubernur BI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-09-18. Diakses tanggal 2020-12-05. 

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Pembangunan VI
Kabinet Pembangunan VII
1998
Diteruskan oleh:
Kabinet Reformasi Pembangunan