Pimpinan Komunis Vietnam Incar Posisi Presiden, Tiru Cina

Sejumlah pejabat negara mengatakan pemimpin Partai Komunis, To Lam, disebut tengah berupaya menggabungkan jabatannya sebagai ketua umum partai dengan posisi presiden Vietnam. Langkah ini dinilai akan membuat struktur politik Vietnam semakin menyerupai Cina, dengan Presiden Xi Jinping yang memimpin partai sekaligus negara.

Pekan depan, sekitar 1.600 delegasi akan berkumpul di Hanoi untuk memulai Kongres Partai Komunis yang berlangsung selama satu minggu. Kongres lima tahunan ini digelar untuk memilih pemimpin baru serta menetapkan arah kebijakan negara satu partai tersebut.

To Lam yang kini berusia 68 tahun, sebelumnya mengajukan pencalonan untuk kedua posisi tertinggi Vietnam dalam pertemuan partai pada Desember 2025. Kepada Reuters, tiga orang yang mendapat pengarahan dari delegasi dan tiga pejabat pemerintah mengatakan bahwa niat itu dilakukan To Lam untuk memperoleh persetujuan awal partai menjelang kongres.

Sumber-sumber tersebut menyampaikan bahwa pertemuan partai mendukung To Lam untuk tetap menjabat sebagai ketua partai. Namun, tiga orang yang mendapat pengarahan dari delegasi memberikan keterangan berbeda terkait pencalonannya sebagai presiden, sebuah jabatan yang bersifat seremonial tetapi saat ini dipegang oleh pihak militer.

Dua sumber menyebut To Lam memperoleh dukungan atas pencalonannya, sementara satu sumber lainnya mengatakan hasilnya belum jelas. Bagaimanapun, keputusan akhir berada di tangan para delegasi yang akan dipilih dalam kongres tersebut.

Hanya saja, Sekretariat Partai Komunis Vietnam belum memberikan komentar.

Penggabungan dua jabatan tertinggi untuk lima tahun ke depan itu akan menjadi perubahan besar dalam tradisi pembagian kekuasaan di Vietnam. Selama ini, kedua posisi itu hanya pernah disatukan dalam situasi luar biasa, seperti setelah wafatnya presiden Vietnam Nguyen Phu Trong pada 2024, ketika To Lam sempat memegang kedua jabatan tersebut selama tiga bulan.

Negosiasi pembagian kekuasaan

Jika To Lam berhasil menggabungkan kedua jabatan tersebut, militer yang selama ini menjadi faksi kuat di dalam partai disebut akan melepaskan jabatan presiden. Sebagai imbalan, militer tetap mempertahankan otonomi luas dalam menentukan promosi perwira-perwira seniornya. Hal itu disampaikan oleh dua sumber kepada Reuters.

Seorang pejabat mengatakan para pemimpin militer tengah merundingkan "jaminan" untuk membatasi kewenangan To Lam. Hingga kini, Kementerian Pertahanan Vietnam belum bersedia untuk berkomentar.

Sejumlah tanda kompromi awal juga mulai terlihat. Beberapa kebijakan ekonomi kontroversial yang ditempuh pada periode awal kepemimpinan To Lam direvisi atau menghadapi hambatan tak terduga menjelang kongres. Di antaranya termasuk kebijakan pertumbuhan kredit serta proyek kereta cepat.

Para pendukung upaya penggabungan dua jabatan tersebut berpendapat bahwa seluruh negara komunis lain, seperti Cina, Korea Utara, Kuba, dan Laos, menempatkan jabatan ketua partai dan kepala negara pada satu figur. Mereka menilai langkah ini akan memperkuat agenda reformasi ekonomi To Lam sekaligus meningkatkan posisinya dalam pertemuan dengan para pemimpin asing.

Namun, para pengkritik melihat perubahan tersebut sebagai langkah yang berisiko. Mereka menilai penggabungan jabatan dapat semakin memperbesar kewenangan seorang pemimpin yang dikenal berani mengambil risiko dan telah secara signifikan memperluas peran aparat keamanan negara.

Penggabungan kedua posisi itu akan menjadi "hasil alami dari upaya merampingkan struktur politik Vietnam," kata Carl Thayer, pakar senior Vietnam di Australian Defence Force Academy. Dia menambahkan bahwa To Lam pada praktiknya telah mengambil alih sebagian kewenangan presiden, antara lain melalui intensitas kunjungan luar negeri yang meningkat sepanjang tahun 2025.

Kongres Partai Komunis Vietnam yang dimulai pada 19 Januari akan berlangsung selama sepekan dan memilih 200 anggota komite sentral baru. Banyaknya wajah baru yang diperkirakan masuk ke dalam komite memunculkan pertanyaan kesediaan mereka untuk mengukuhkan keputusan yang telah diambil sekitar 140 delegasi dalam pemungutan suara pada Desember 2025.

Komite sentral akan memilih ketua partai serta jajaran pimpinan inti partai yang dikenal sebagai politbiro. Pada Juli 2025, To Lam menyebut politbiro baru akan beranggotakan 17 hingga 19 orang, meski jumlah akhirnya bergantung pada hasil pemungutan suara delegasi atas daftar calon yang telah disiapkan sebelumnya.

Jajaran pimpinan inti partai tersebut kemudian akan mengusulkan nama presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen, yang pengangkatannya masih harus mendapat persetujuan parlemen.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Muhammad Hanafi