Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia: Perbedaan antara revisi

{{Cleanup reorganize|date=Februari 2021}}{{main|Penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) Dalam Pengendalian COVID-19 di Indonesia}}{{Kementerian

== DalamLatar Negeri}}Belakang ==
''Coronavirus Disease 2019'' atau COVID-19 telah ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai sebuah ancaman pandemic (Secretariat, 2000). Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat hingga membuat belum ada yang mampu memprediksi berhentinya pandemi COVID-19. Kondisi Pandemi Covid-19 menuntut pemerintah untuk mampu memformulasikan, mengembangkan hingga menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mengurangi penyebaran COVID-19 untuk masyarakat. Tanggal 02 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan guna menyikapi COVID-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia (Ministry of Health, 2020). Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020).

Dalam penerapannya, PPKM Mikro membatasi kapasitas kegiatan kantor, rumah makan, dan tempat ibadah hingga 50% yang diterapkan mulai tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Tujuan utama PPKM Mikro adalah untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Selain itu tentu sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu disiapkan skenario pengendalian dengan titik tekan pada level terkecil yaitu di RT/ RW yang ada di Desa/ Kelurahan. Terdapat 4 fungsi yang diberlakukan yaitu Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Pendukung operasional penanganan COVID-19 di Desa/Kelurahan (Inmendagri, 2021c). Berdasarkan kebijakan PPKM Mikro yang sedang dilaksanakan oleh beberapa daerah, tentunya peran pemimpin daerah dituntut untuk lebih sigap dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Hal tersebut membuat harus adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang solid dan terarah dalam hal pelaksanaan kebijakan (Agustino & Km, 2020). Ditengah kekhawatiran kasus COVID -19 yang hingga saat ini belum menunjukan keadaan berkesudahan, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah kebijakan dalam menyikapi kasus COVID-19 ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yakni sebagai berikut: Apakah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi ini sudah efektif sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945 dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kebijakan PPKM Mikro yang diberikan selama masa Pandemi efektif?{{Kementerian Dalam Negeri}}