Wikipedia

Garis waktu penghapusan perbudakan

artikel daftar Wikimedia

Penghapusan perbudakan terjadi pada waktu yang berbeda di berbagai negara. Penghapusan ini sering terjadi secara berurutan dengan lebih dari satu tahap – misalnya, penghapusan perdagangan budak di negara tertentu, dan kemudian dilanjutkan dengan penghapusan perbudakan di seluruh kerajaan atau kekaisaran. Setiap langkah penghapusan ini biasanya merupakan hasil dari hukum atau tindakan yang terpisah. Garis waktu ini menunjukkan hukum atau tindakan penghapusan perbudakan yang terdaftar secara kronologis. Ini juga mencakup penghapusan serf.

Proklamasi Penghapusan Perbudakan di Koloni Prancis, 27 April 1848, 1849, oleh François Auguste Biard, Istana Versailles

Meskipun secara hukum, perbudakan adalah ilegal di semua negara saat ini, praktik tersebut berlanjut di banyak lokasi di seluruh dunia, terutama di Israel, Afrika, dan Asia, seringkali dengan dukungan pemerintah.[1]

Zaman kuno

sunting

Pada zaman kuno, beberapa masyarakat terkemuka di Eropa dan Timur Dekat Kuno mengatur perbudakan untuk utang dan praktik terkait tetapi berbeda dari ikatan utang (yaitu kreditur dapat mengekstraksi kerja wajib dari debitur sebagai pembayaran utang mereka, tetapi debitur tidak secara resmi diperbudak dan tidak tunduk pada semua syarat perbudakan barang, seperti dimiliki terus-menerus, dapat dijual di pasar terbuka, atau dicabut hubungan kekerabatannya).

Reformasi yang tercantum di bawah ini seperti hukum Solon di Athena, Lex Poetelia Papiria di Roma Republik, atau aturan yang ditetapkan dalam Alkitab Ibrani dalam Kitab Ulangan umumnya mengatur pasokan budak dan hamba utang dengan melarang atau mengatur perbudakan kelompok-kelompok istimewa tertentu (dengan demikian, reformasi Romawi melindungi warga negara Romawi, reformasi Athena melindungi warga negara Athena, dan aturan dalam Ulangan menjamin kebebasan bagi orang Ibrani setelah masa kerja tetap), tetapi tidak ada yang menghapus perbudakan. Dan bahkan perlindungan yang dilembagakan juga tidak berlaku untuk orang asing atau orang bukan warga negara.

Tahun Yurisdiksi Deskripsi
Awal abad ke-enam SM  Kekaisaran Akhemeniyah Kaisar Persia Koresh Agung membuat kebijakan yang menghormati hak asasi manusia dalam Silinder Koresh.[2] Kebijakan ini adalah yang pertama dalam sejarah umat manusia. Koresh Agung memberi orang kebebasan untuk memilih agama mereka, berbicara dalam bahasa mereka, mempraktikkan budaya dan adat istiadat mereka, memperbolehkan orang untuk hidup di mana pun yang mereka inginkan, memperbolehkan pemerintah daerah memiliki otonomi dalam urusan lokal, dan melarang perbudakan di tingkat federal. Koresh Agung dikagumi oleh banyak orang di zaman kuno, dan diberikan label sebagai Mesias oleh penduduk Yahudi saat dia membebaskan sekitar 50.000 budak Yahudi setelah penaklukannya atas Babilonia pada tahun 539 SM. Orang Persia memanggilnya "bapak", orang Yunani menyebutnya "pemberi hukum yang adil dan layak", dan bahkan Alexander Agung adalah pengagum berat Koresh Agung.[3]
Awal abad ke-enam SM   Polis Athena Pemberi hukum Athena, Solon, menghapus perbudakan utang warga negara Athena dan membebaskan semua warga negara Athena yang sebelumnya diperbudak karena utang.[4][5] Namun, perbudakan tradisional di Athena terus dipraktikkan, dan hilangnya ikatan utang sebagai sumber tenaga kerja wajib mungkin telah mendorong perbudakan menjadi lebih penting dalam ekonomi Athena selanjutnya.[6]
Abad ke-tiga SM   Kekaisaran Maurya Raja India Ashoka memerintahkan perlakuan baik terhadap budak dan pelayan.[7]
326 SM Republik Romawi Lex Poetelia Papiria menghapus kontrak Nexum, suatu bentuk penjaminan ikatan utang warga negara Romawi yang miskin kepada kreditur kaya sebagai jaminan pinjaman. Perbudakan barang tidak dihapuskan, dan perbudakan Romawi terus berkembang selama berabad-abad kemudian.
9–12 M Dinasti Xin Wang Mang, kaisar pertama dan satu-satunya dari Dinasti Xin, merebut tahta Tiongkok dan melembagakan serangkaian reformasi besar-besaran, termasuk penghapusan perbudakan dan reformasi tanah radikal dari 9–12 M.[8][9] Namun, reformasi-reformasi yang dia mulai berubah menjadi sentimen populer dan anti-elit terhadap Wang Mang. Perbudakan dimulai kembali setelah dia dibunuh oleh massa yang marah pada tahun 23 M.

Abad pertengahan

sunting

Artikel utama: Perbudakan di Eropa abad pertengahan

NB: Banyak reformasi yang ada di daftar yang dibalikkan pada abad-abad berikutnya.

Tahun Yurisdiksi Deskripsi
590–604 Roma Paus Gregorius I melarang orang Yahudi memiliki budak Kristen.[10]
7th century Franka Ratu Balthild, seorang mantan budak, dan Dewan Chalon-sur-Saône (644–655) mengutuk perbudakan orang Kristen. Balthild membeli budak, kebanyakan adalah orang-orang Saxon, untuk membebaskan mereka.[11]
741–752 Roma Paus Zachary melarang penjualan budak Kristen kepada orang-orang Muslim, membeli semua budak yang diperoleh di kota oleh pedagang Venesia, dan membebaskan mereka.
840   Kekaisaran Karoling


  Republik Venesia

Pactum Lotharii: Venesia berjanji untuk tidak membeli budak Kristen di Kekaisaran, atau menjualnya kepada orang-orang Muslim. Pedagang-pedagang budak Venesia kemudian beralih ke perdagangan Slavia dari Timur.
873 Dunia Kristiani Paus Yohanes VIII menyatakan perbudakan sesama orang Kristen sebagai dosa dan memerintahkan pembebasan mereka.[12]
~900 Kekaisaran Romawi Timur Kaisar Leo VI yang Bijaksana melarang perbudakan diri secara sukarela dan memerintahkan agar kontrak semacam itu batal demi hukum dan dapat dihukum dengan hukuman cambuk bagi kedua pihak dalam kontrak.[13]
956 Dinasti Goryeo (Korea) Banyak budak yang dibebaskan dalam skala besar pada tahun 956 oleh dinasti Goryeo. Gwangjong dari Goryeo memproklamasikan Undang-Undang Budak dan Tanah, yang "merampas sebagian besar tenaga kerja dalam bentuk budak yang dimiliki oleh para bangsawan dan menghapuskan bangsawan lama, orang-orang yang berjasa dan keturunan mereka serta garis keturunan militer dalam jumlah besar".[14]
960   Republik Venesia Perdagangan budak dilarang di kota Venesia di bawah kekuasaan Doge Pietro IV Candiano.
1080   Inggris Normandia William Sang Penakluk melarang penjualan siapa pun kepada "orang kafir" (non-Kristen) sebagai budak.
1100   Kadipaten Normandia Perbudakan buruh feodal tidak lagi ada.[15]
1102   Inggris Normandia Pemerintah Kota London melarang perbudakan: "Jangan sampai ada orang yang berani melakukan bisnis yang keji dan lazim di Inggris, yaitu menjual manusia seperti binatang."[16][17]
c. 1160   Kerajaan Norwegia Gulating melarang penjualan budak ke luar negeri.[butuh rujukan]
1171   Lordship of Ireland Semua budak Inggris di pulau itu dibebaskan oleh Pemerintah Kota Armagh.[17]
1198   Prancis Abad Pertengahan Trinitarian Order didirikan dengan tujuan menebus tawanan perang.
1214 Korčula Statuta Kota menghapus perbudakan.[18]
1218   Aragon Mercedarians didirikan di Barcelona dengan tujuan untuk memberikan uang tebusan untuk orang-orang Kristen miskin yang diperbudak oleh orang-orang Muslim.
~1220   Kekaisaran Romawi Suci Sachsenspiegel, kode hukum Jerman yang paling berpengaruh dari Abad Pertengahan, mengutuk perbudakan sebagai pelanggaran kemiripan manusia dengan Tuhan.[19]
1245   Aragon James I melarang orang Yahudi memiliki budak Kristen, tetapi mengizinkan mereka untuk memiliki budak Muslim dan Pagan.[20]
1256 Bologna Liber Paradisus diumumkan. Perbudakan tradisional dan perbudakan tani dihapuskan, semua budak di komune dibebaskan.
1274   Kerajaan Norwegia Landslov (Hukum Tanah) hanya menyebutkan mantan budak, menyiratkan bahwa perbudakan telah dihapuskan di Norwegia.
1315   Prancis Abad Pertengahan Raja Louis X menerbitkan sebuah dekrit yang menghapuskan perbudakan dan menyatakan bahwa "Prancis menandakan kebebasan", bahwa setiap budak yang menginjakkan kaki di tanah Prancis harus dibebaskan.[21] Namun, dalam beberapa kasus, perbudakan secara terbatas berlanjut hingga abad ke-17 di beberapa pelabuhan Mediterania Prancis di Provence, serta hingga abad ke-18 di beberapa wilayah seberang laut Prancis.[22] Sebagian besar aspek perbudakan juga dihilangkan secara de facto antara tahun 1315 dan 1318.[23]
1318   Prancis Abad Pertengahan Raja Philip V menghapuskan perbudakan di wilayah kekuasaannya.[24]
1335   Kerajaan Swedia Perbudakan dihapuskan (termasuk di wilayah Swedia di Finlandia). Namun, budak tidak dilarang masuk ke negara itu sampai tahun 1813.[25] Pada abad ke-18 dan ke-19, perbudakan dipraktikkan di pulau Saint Barthélemy di Karibia yang dikuasai oleh Swedia. Swedia tidak pernah mempraktekkan perbudakan, kecuali di beberapa wilayah yang kemudian dikuasainya yang diatur di bawah hukum lokal di sana.
1347   Kerajaan Polandia Statuta Casimir Agung yang dikeluarkan di Wiślica memerdekakan semua orang yang tidak bebas.[26]
1368   Dinasti Ming Kaisar Hongwu menghapuskan semua bentuk perbudakan,[8] tetapi perbudakan terus berlanjut di seluruh Tiongkok. Sebagai cara untuk membatasi perbudakan tanpa adanya larangan, para penguasa kemudian mengeluarkan dekrit yang membatasi jumlah budak per rumah tangga dan menarik pajak yang berat dari pemilik budak.[27]
1416 Ragusa Perbudakan dan perdagangan budak dihapuskan.
1423   Kerajaan Polandia Raja memerintahkan untuk membebaskan semua budak Kristen.[28]
1435   Kerajaan Kepulauan Canaria Sicut Dudum Paus Eugene IV melarang perbudakan orang Kristen di Kepulauan Canaria dengan ancaman akan dikucilkan.[29] Namun orang Guanches non-Kristen masih bisa diperbudak.[22]
1441   Kerajaan Portugal Budak pertama yang ditangkap di Afrika dibawa ke Portugal.[28]
1477   Kerajaan Kastila dan León Ratu Isabella I melarang perbudakan di wilayah yang baru ditaklukkan.[30]
1480   Kerajaan Galicia Sisa perbudakan dihapuskan oleh Raja Katolik.[31]
1486   Aragon Raja Ferdinand II mengumumkan Sentence of Guadalupe, yang menghapuskan sisa-sisa perbudakan Karoling (remença) di Catalonia Lama.
1490 ]  Kerajaan Kastila dan León Setelah kasus pengadilan yang panjang, Raja Katolik memerintahkan agar semua penduduk asli La Gomera yang diperbudak setelah pemberontakan 1488 harus dibebaskan dan dikembalikan ke pulau atas biaya Conquistador Pedro de Vera. De Vera juga dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Gran Canaria pada tahun 1491.[32]
1493 Ratu Isabella melarang perbudakan penduduk asli Amerika kecuali mereka agresif atau kanibal.[30] Penduduk asli Amerika diperintah di bawah Kerajaan. Columbus dilarang menjual tawanan India di Sevilla dan tawanan yang sudah terjual dilacak, dibeli dari pembeli mereka, dan dilepaskan.

1500–1700 (era Modern Awal)

sunting
Date Yurisdiksi Deskripsi
1503   Kerajaan Kastila dan León Penduduk asli Amerika diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Spanyol hanya atas kehendak mereka sendiri.[33]
1512 Hukum Burgos menetapkan batasan perlakuan terhadap penduduk asli Amerika dalam sistem Encomienda.
1518 Kerajaan Spanyol Habsburg Keputusan Karl V yang menetapkan impor budak Afrika ke Amerika, di bawah monopoli Laurent de Gouvenot, adalah upaya untuk mencegah perbudakan penduduk asli Amerika.
1528 Karl V melarang pengangkutan penduduk asli Amerika ke Eropa, bahkan atas keinginan mereka sendiri, dalam upaya untuk mengurangi perbudakan penduduk asli Amerika. Encomienda dilarang mengumpulkan upeti emas dengan alasan orang-orang asli Amerika menjual anak-anak mereka untuk mendapatkannya.[34]
1530 Perbudakan langsung terhadap penduduk asli Amerika dalam keadaan apapun dilarang. Namun, kerja paksa di bawah Encomienda terus berlanjut.
1536 Keluarga Welser dicabut dari monopoli Asiento (diberikan pada tahun 1528) menyusul keluhan tentang perlakuan mereka terhadap pekerja asli Amerika di Venezuela.
1537 Dunia Baru Paus Paulus III melarang perbudakan penduduk asli Amerika dan populasi lain yang ditemukan dan menetapkan hak mereka untuk kebebasan dan properti (Sublimis Deus).[35]
1542 Kerajaan Spanyol Habsburg Undang-undang baru melarang penyerbuan budak di Amerika dan menghapus perbudakan penduduk asli, tetapi menggantinya dengan sistem kerja paksa lain seperti repartimiento. Perbudakan orang kulit hitam Afrika terus berlanjut.[22] Pembatasan baru dikenakan pada Encomienda.
1549 Encomiendas dilarang menggunakan buruh kerja paksa.
1550-1551 Debat Valladolid tentang hak-hak alami orang-orang asli Amerika.
1552 Bartolomé de las Casas adalah orang "yang pertama mengekspos penindasan terhadap orang-orang asli Amerika oleh orang Eropa di Amerika dan menyerukan penghapusan perbudakan di sana."[36]
1570   Kerajaan Portugal Raja Sebastian dari Portugal menetapkan hukum yang melarang perbudakan penduduk asli Amerika di bawah kekuasaan Portugis. Dia hanya mengizinkan perbudakan orang-orang yang agresif. Hukum ini sangat dipengaruhi oleh Serikat Yesus, yang memiliki misionaris yang berhubungan langsung dengan suku-suku Brasil.
1574   Inggris Budak terakhir yang tersisa dibebaskan oleh Elizabeth I.[23]
  Filipina Perbudakan dihapuskan dengan dekrit kerajaan.[37]
1588   Keharyapatihan Lithuania Statuta Ketiga Lituania menghapuskan perbudakan.[38]
1590   Japan Toyotomi Hideyoshi melarang perbudakan kecuali sebagai hukuman bagi penjahat.[39]
1595   Kerajaan Portugal Perdagangan budak Tiongkok dilarang.[40]
1602   Inggris Kasus Kamar Bintang Clifton menjadi preseden bahwa memperbudak anak-anak untuk berperan sebagai aktor adalah ilegal.
1609 Kerajaan Spanyol Habsburg Orang-orang Morisco, yang banyak dari mereka adalah budak, diusir dari Semenanjung Spanyol kecuali mereka menjadi budak secara sukarela (dikenal sebagai moros cortados, "cut Moor") Namun, sebagian besar menghindari pengusiran atau berhasil kembali.[41]
1624   Kerajaan Portugal Perbudakan orang Tiongkok dilarang.[42][43]
1649   Ketsaran Rusia Penjualan budak Rusia kepada orang-orang Muslim dilarang.[44]
1652   Providence Plantations Roger Williams dan Samuel Gorton berusaha untuk meloloskan undang-undang yang menghapus perbudakan di Providence Plantations, upaya pertama yang dilakukan di Amerika Utara. Namun, upaya ini tidak berhasil.[45]
1677   Kerajaan Maratha Shivaji I melarang perbudakan, membebaskan, dan menghentikan impor dan ekspor semua budak di bawah kekuasaannya.[46]
1679   Russia Feodor III mengubah semua budak lapangan Rusia menjadi budak tani.[47][48]
1683 Chili Kolonial Perbudakan tawanan perang Mapuche dihapuskan.[49]
1687 Florida Spanyol Budak buronan dari Tiga Belas Koloni diberikan kebebasan sebagai imbalan atas kepindahan ke agama Katolik dan empat tahun dinas militer.
1688   Pennsylvania Petisi Quaker Germantown Menentang Perbudakan adalah petisi keagamaan pertama melawan perbudakan Afrika di tempat yang akan menjadi Amerika Serikat.

1700–1799 (era Modern Akhir)

sunting
Tahun Yurisdiksi Deskripsi
1703   Kesultanan Utsmaniyah Konversi paksa dan penempatan anak-anak Kristen sebagai tentara yang dikenal sebagai Devshirme atau "Pajak Darah", dihapuskan.
1706   Inggris In Smith v. Browne & Cooper, Sir John Holt, Ketua Pengadilan Inggris, memutuskan bahwa "ketika seorang negro masuk ke Inggris, dia menjadi bebas. Seseorang mungkin dapat menjadi buruh tani, tapi bukan budak."[50][51]
1711-1712   Kerajaan Imereti Perdagangan budak dilarang oleh Mamia I dari Imereti.
1712   Kerajaan Spanyol Moros cortados diusir.[52]
1715   Carolina Utara

  Carolina Selatan

Perdagangan budak penduduk asli Amerika di Amerika Tenggara berkurang dengan pecahnya Perang Yamasee.
1723   Kekaisaran Rusia Pyotr I dari Rusia mengubah semua budak domestik menjadi buruh tani domestik, dan secara efektif membuat perbudakan ilegal di Rusia.
1723–1730   Dinasti Qing Emansipasi Yongzheng berusaha membebaskan semua budak untuk memperkuat penguasa otokratis melalui semacam pemerataan sosial yang menciptakan warga negara tanpa kelas yang berbeda di bawah takhta kerajaan. Meskipun peraturan baru ini membebaskan sebagian besar budak, orang-orang dari keluarga kaya terus menggunakan tenaga kerja budak hingga abad kedua puluh.[27]
1732   Georgia Provinsi Georgia yang didirikan tanpa perbudakan Afrika sangat kontras dengan koloni tetangga Carolina. Pada 1738, James Oglethorpe memperingatkan agar tidak mengubah kebijakan itu, karena akan "menimbulkan kesengsaraan bagi ribuan orang di Afrika." Namun demikian, perbudakan penduduk asli Amerika adalah legal di seluruh Georgia dan perbudakan Afrika kemudian mulai dipraktikkan pada tahun 1749.
1738   Florida Spanyol Fort Mosé, penyelesaian hukum pertama orang kulit hitam yang merdeka di tempat yang sekarang disebut Amerika Serikat, didirikan. Kabar penyelesaian memicu Pemberontakan Stono di provinsi Carolina pada tahun berikutnya.
1761   Kerajaan Portugal Marquis of Pombal melarang impor budak ke Portugal metropolitan.[53]
1766   Kerajaan Spanyol Muhammad III dari Maroko membeli kebebasan semua budak Muslim di Seville, Cádiz, dan Barcelona.[54]
1770 Sirkasia Orang-orang Adighe dari wilayah Abdzakh memulai sebuah revolusi besar di wilayah Sirkasia pada tahun 1770. Kelas-kelas seperti budak, bangsawan dan pangeran dihapuskan sepenuhnya. Revolusi Abdzakh bertepatan dengan terjadinya Revolusi Prancis. Karena adanya revolusi-revolusi besar ini, banyak bangsawan Prancis dan beberapa bangsawan Sirkasia yang berlindung di Rusia.[55]
1772   Inggris Putusan perkara Somersett menyatakan bahwa tidak ada budak yang boleh dipindahkan secara paksa dari Inggris. Perkara ini diputuskan ketika keadaan perbudakan tidak diakui di bawah hukum di Inggris dan Wales, dan mengakibatkan emansipasi sekitar sepuluh hingga empat belas ribu budak atau kemungkinan budak di Inggris dan Wales, yang kebanyakan pembantu rumah tangga.[56]
1773   Kerajaan Portugal Sebuah keputusan baru oleh Marquis of Pombal, yang ditandatangani oleh raja Dom José, membebaskan budak generasi keempat[53] dan setiap anak yang lahir dari ibu yang diperbudak setelah keputusan tersebut diterbitkan.[57]
1774   Perusahaan Hindia Timur Britania Pemerintah Bengal mengeluarkan peraturan 9 dan 10 tahun 1774 yang melarang perdagangan budak tanpa akta tertulis, dan penjualan siapa pun yang belum diperbudak.[58]
1775   Virginia Proklamasi Dunmore menjanjikan kebebasan bagi para budak yang meninggalkan kaum revolusioner Amerika dan bergabung dengan Angkatan Darat Inggris sebagai Loyalis Hitam.
  Pennsylvania Pennsylvania Abolition Society dibentuk di Philadelphia, masyarakat abolisi pertama di wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat.
  United States Perdagangan budak Atlantik dilarang atau ditangguhkan di Koloni Amerika selama Perang Revolusi. Ini adalah kelanjutan dari perjanjian non-impor Tiga Belas Koloni melawan Inggris, sebagai upaya untuk memutuskan semua hubungan ekonomi dengan Inggris selama perang.[59]
1777   Madeira Perbudakan dihapuskan.[60]
Vermont Konstitusi Republik Vermont sebagian melarang perbudakan,[60] membebaskan pria di atas 21 tahun dan wanita di atas 18 tahun pada saat pengesahannya.[61] Larangan itu tidak ditegakkan dengan tegas.[62][63]
1778   Skotlandia Joseph Knight berhasil berpendapat bahwa hukum Skotlandia tidak dapat mendukung status perbudakan.[64]
1779   Amerika Britania Proklamasi Philipsburg membebaskan semua budak yang meninggalkan pemberontak Amerika, terlepas dari kesediaan mereka untuk berjuang untuk Kerajaan.
1780   Pennsylvania Sebuah Undang-Undang untuk Penghapusan Perbudakan Bertahap disahkan. Ini membebaskan anak-anak yang mempunyai masa depan sebagai budak. Mereka yang lahir sebelum UU tetap diperbudak seumur hidup. Undang-undang tersebut menjadi model bagi negara bagian Utara lainnya. Budak terakhir dibebaskan pada tahun 1847.[65]
1783   Russian Empire Perbudakan dihapuskan di Khanate Krimea yang baru saja dicaplok.[66]
  Massachusetts Mahkamah Agung Massachusetts memutuskan bahwa perbudakan adalah inkonstitusional, sebuah keputusan berdasarkan konstitusi Massachusetts tahun 1780. Semua budak segera dibebaskan.[67]
  Holy Roman Empire Joseph II menghapus perbudakan di Bukovina.[68]
  New Hampshire Penghapusan perbudakan secara bertahap dimulai.
1784   Connecticut Penghapusan perbudakan secara bertahap dilakukan dengan membebaskan anak-anak budak, dan kemudian membebaskan semua budak.[69]
  Rhode Island Penghapusan perbudakan secara bertahap dimulai.
1786   New South Wales Sebuah kebijakan yang sepenuhnya melarang perbudakan diadopsi oleh gubernur yang ditunjuk Arthur Phillip untuk koloni yang akan segera didirikan.[70]
1787   Amerika Serikat Kongres Konfederasi Amerika Serikat mengesahkan Ordonansi Barat Laut tahun 1787, yang melarang perbudakan baru di Wilayah Barat Laut.
  Sierra Leone Didirikan oleh Inggris Raya sebagai koloni untuk budak yang dibebaskan.[71]
  Britania Raya Society for the Abolition of the Slave Trade didirikan di Inggris Raya.[60]
1788 Undang-undang Sir William Dolben yang mengatur kondisi kapal budak Inggris diberlakukan.
  Prancis Abolitionist Society of the Friends of the Blacks didirikan di Paris.
  Denmark Pembatasan dikenakan pada perbudakan di bawah sistem Stavnsbånd.
1789   Prancis Hak istimewa seigneurial terakhir yang tersisa atas petani dihapuskan.[72]
1791   Polish-Lithuanian Commonwealth Konstitusi 3 Mei 1791 memperkenalkan unsur-unsur kesetaraan politik antara penduduk kota dan bangsawan, dan menempatkan para petani di bawah perlindungan pemerintah; dengan demikian, ini mengurangi penyalahgunaan perbudakan yang buruk.
1791   Prancis Emansipasi budak generasi kedua di koloni-koloni Prancis.[54]
1792   Denmark-Norway Perdagangan budak transatlantik dinyatakan ilegal setelah tahun 1803, namun perbudakan berlanjut di koloni Denmark hingga tahun 1848.[73]
1792   Saint Helena Impor budak ke pulau Saint Helena dilarang pada tahun 1792, tetapi emansipasi bertahap lebih dari 800 budak penduduk baru terjadi pada tahun 1827. Enam tahun setelahnya, parlemen Britania Raya mengesahkan undang-undang yang melarang perbudakan di koloni.[74]
1793   Saint-Domingue Komisaris Leger-Felicite Sonthonax menghapuskan perbudakan di bagian utara koloni. Rekannya Etienne Polverel melakukan hal yang sama di seluruh wilayah koloni pada bulan Oktober.
  Upper Canada Impor budak dilarang oleh Undang-Undang Anti Perbudakan.
1794 Prancis Perbudakan dihapuskan di semua wilayah dan teritori yang dimiliki Prancis.[75]
  Amerika Serikat Undang-Undang Perdagangan Budak melarang kedua kapal Amerika berpartisipasi dalam perdagangan budak dan ekspor budak di kapal asing.[59]
  Polish-Lithuanian Commonwealth Proklamasi Połaniec, yang dikeluarkan selama Pemberontakan Kościuszko pada akhirnya menghapus perbudakan di Polandia, dan memberikan kebebasan sipil yang substansial kepada semua petani.
1798 Pendudukan Prancis di Malta Perbudakan dilarang di pulau-pulau setelah pulau-pulau itu direbut oleh pasukan Prancis di bawah komando Napoleon Bonaparte.[76]
1799   New York Tindakan emansipasi bertahap membebaskan anak-anak budak, dan semua budak pada tahun 1827.[77]
  Skotlandia Undang-Undang Colliers (Skotlandia) 1799 mengakhiri perbudakan hukum penambang batu bara dan garam yang telah ada sejak 1606.[78]

1800–1829

sunting
Tahun Yurisdiksi Deskripsi
1800 Dinasti Joseon Perbudakan oleh negara dilarang pada tahun 1800. Perbudakan swasta berlanjut sampai akhirnya dilarang pada tahun 1894.
1800   Amerika Serikat Warga negara Amerika dilarang berinvestasi dan bekerja dalam perdagangan budak internasional yang diatur dalam tambahan Undang-Undang Perdagangan Budak.
1802 Republik Prancis Napoleon memperkenalkan kembali perbudakan di koloni-koloni tebu yang tengah berkembang.[79]
  Ohio Konstitusi negara bagian menghapus perbudakan.
1803   Denmark-Norwegia Penghapusan partisipasi Denmark dalam perdagangan budak transatlantik mulai berlaku pada 1 Januari.
1804   New Jersey Perbudakan dihapuskan.[80]
  Haiti Haiti mendeklarasikan kemerdekaan dan menghapus perbudakan.[60]
1804–1813   Serbia Budak-budak lokal dibebaskan.
1805   Britania Raya Sebuah RUU untuk penghapusan perbudakan disahkan di House of Commons tetapi ditolak di House of Lords.
1806   United States Dalam sebuah pesan kepada Kongres, Thomas Jefferson menyerukan untuk mengkriminalisasi perdagangan budak internasional dan meminta Kongres untuk "menarik warga Amerika Serikat dari semua partisipasi lebih lanjut dalam pelanggaran hak asasi manusia ... karena moralitas, reputasi, dan yang terbaik dari negara kita telah lama ingin melarangnya."
1807 Perdagangan budak internasional ditetapkan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang Larangan Impor Budak; tindakan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1808, tanggal paling awal yang diizinkan menurut Konstitusi.[81]
  Britania Raya Penghapusan Undang-Undang Perdagangan Budak menghapuskan perdagangan budak di seluruh Kerajaan Britania. Kapten didenda £120 per budak yang diangkut. Patroli dikirim ke pantai Afrika untuk menangkap kapal-kapal budak. Armada Afrika Barat (Angkatan Laut Kerajaan) dibentuk untuk menekan perdagangan budak; pada tahun 1865, hampir 150.000 orang dibebaskan dalam operasi anti-perbudakan.[82]
  Warsaw Konstitusi menghapuskan perbudakan tani.[83]
  Prussia The Stein-Hardenberg Reforms abolish serfdom.[83]
  Michigan Territory Hakim Augustus Woodward menolak kembalinya dua budak milik seorang pria di Windsor, Kanada Atas. Woodward menyatakan bahwa setiap orang "yang datang ke Wilayah ini menurut hukum adalah orang bebas."[84]
1808   Amerika Serikat Impor dan ekspor budak merupakan perbuatan kejahatan.[85]
1810   Spanyol Baru Pemimpin kemerdekaan Miguel Hidalgo y Costilla memproklamirkan penghapusan perbudakan tiga bulan setelah pernyataan Kemerdekaan Meksiko dari Spanyol.
1811   Britania Raya Perdagangan budak menjadi kejahatan berat baik yang dilakukan oleh transportasi Britania Raya atau dari negara lainnya.
  Spanyol Cortes of Cádiz menghapus hak seigneurial yang tersisa.[54]
  Perusahaan Hindia Timur Britania Perusahaan mengeluarkan peraturan 10 tahun 1811, yang melarang pengangkutan budak ke dalam wilayah perusahaan dan menambah pembatasan tahun 1774.[58]
  Chili Kongres Nasional Pertama menyetujui proposal Manuel de Salas yang mendeklarasikan "Kebebasan Rahim". Ini membebaskan anak-anak dari menjadi budak yang lahir di wilayah Chili, terlepas dari kondisi orang tua mereka. Perdagangan budak dilarang dan budak yang tinggal lebih dari enam bulan di wilayah Chili secara otomatis dinyatakan bebas.
1812   Spanyol Cortes of Cádiz mengesahkan Konstitusi Spanyol tahun 1812. Konstitusi ini memberikan kewarganegaraan dan hak yang sama kepada semua penduduk di Spanyol dan wilayahnya, namun tidak termasuk budak. Selama proses diskusi, Deputi José Miguel Guridi y Alcocer dan Agustín Argüelles tidak berhasil meyakinkan para perancang Konstitusi untuk menghapuskan perbudakan.[54]
1813   Spanyol Baru Pemimpin kemerdekaan José María Morelos y Pavón menyatakan perbudakan dihapuskan di Meksiko dalam dokumen Sentimientos de la Nación.
  United Provinces "Hukum Rahim" disahkan oleh Majelis Tahun XIII. Budak yang lahir setelah 31 Januari 1813 akan diberikan kebebasan ketika mereka menikah, atau pada hari ulang tahun mereka yang ke-16 untuk wanita dan ke-20 untuk pria, dan setelah mereka dibebaskan akan diberikan tanah dan peralatan untuk bekerja.[86]
1814   United Provinces Setelah pendudukan Montevideo, semua budak yang lahir di wilayah Uruguay modern dinyatakan bebas.
  Belanda Perdagangan budak dihapuskan.
1815 Republik Prancis Pertama Napoleon menghapuskan perdagangan budak
  Portugal Perdagangan budak dilarang di utara Khatulistiwa atas pembayaran £ 750.000 oleh Inggris.[87]
  Florida Penarikan Inggris setelah Perang 1812 meninggalkan benteng bersenjata lengkap di tangan orang-orang Maroon, budak yang melarikan diri dan keturunan mereka, dan sekutu Seminole mereka.
  Britania Raya  Portugal  Sweden-Norway

Kekaisaran Prancis  Austria


  Rusia


  Spanyol


  Prusia

Kongres Wina menyatakan penentangannya terhadap perdagangan budak.[88]
1816   Estonia Perbudakan tani dihapuskan.
  Florida Benteng Negro dihancurkan dalam sebuah pertempuran oleh pasukan AS di bawah komando Jenderal Andrew Jackson.
  Algeria Aljazair dibombardir oleh angkatan laut Inggris dan Belanda dalam upaya untuk mengakhiri praktik pembajakan di Afrika Utara dan penangkapan budak di Mediterania. 3.000 budak dibebaskan.
1817   Courland Perbudakan tani dihapuskan.
  Britania Raya  Spanyol Perjanjian bilateral di antara kedua negara menghapuskan perdagangan budak.[89]
  Spanyol Ferdinand VII menandatangani cedula yang melarang impor budak dalam kepemilikan Spanyol mulai tahun 1820,[54] dengan imbalan pembayaran £ 400.000 dari Inggris.[87] Namun, beberapa budak masih diselundupkan setelah tanggal tersebut. Kepemilikan budak dan perdagangan internal budak tetap legal.
  Venezuela Simon Bolivar menyerukan penghapusan perbudakan.[54]
  New York 4 Juli 1827 ditetapkan sebagai tanggal untuk membebaskan semua mantan budak dari ikatan kerja paksa.[90]
  United Provinces Konstitusi mendukung penghapusan perbudakan, tetapi tidak melarangnya.[54]
1818   Britania Raya  Portugal Perjanjian bilateral antara kedua negara menghapuskan perdagangan budak.[91]
Kekaisaran Prancis Perdagangan budak dilarang.
  Britania Raya  Belanda Perjanjian bilateral menetapkan langkah-langkah tambahan untuk menegakkan larangan perdagangan budak tahun 1814.[91]
1819   Livonia Perbudakan tani dihapuskan.
  Kanada Hulu Jaksa Agung John Robinson menyatakan semua penduduk kulit hitam sebagai orang yang bebas.
  Hawaii Sistem kapu Hawaii kuno dihapuskan selama Ai Noa. Perbedaan antara kelas budak kauwā dan makaʻāinana (rakyat jelata) juga turut dihapuskan.[92]
1820   Amerika Serikat Kompromi tahun 1820 melarang perbudakan di utara garis 36º 30'; Undang-undang untuk Melindungi Perdagangan Amerika Serikat dan Hukuman Kejahatan Pembajakan Laut diubah untuk menentukan bahwa perdagangan budak maritim merupakan pembajakan, sehingga dapat dihukum mati.
  Indiana Mahkamah Agung memerintahkan agar hampir semua budak di negara bagian itu untuk dibebaskan dalam putusan perkara Polly v. Lasselle.
  Spanyol Penghapusan perdagangan budak tahun 1817 mulai berlaku.[93]
1821 Kerajaan Meksiko Rencana Iguala membebaskan budak yang lahir di Meksiko.[54]
  United States


  Spain

Sesuai dengan Perjanjian Adams-Onís tahun 1819, Florida menjadi wilayah Amerika Serikat. Alasan utamanya adalah ketidakmampuan atau keengganan Spanyol untuk menangkap dan mengembalikan budak yang melarikan diri.
  Peru Penghapusan perdagangan budak dan implementasi rencana untuk mengakhiri perbudakan dilakukan secara bertahap.[54]
Kolombia Raya Emansipasi untuk putra dan putri yang lahir dari ibu budak, program untuk emansipasi berkompensasi ditetapkan.[94]
1822   Haiti Jean-Pierre Boyer mencaplok Haiti Spanyol dan menghapus perbudakan di sana.
  Liberia Didirikan oleh American Colonization Society sebagai koloni untuk budak yang dibebaskan.
Muscat and Oman


  Britania Raya

Perjanjian bilateral pertama yang membatasi perdagangan budak di Zanzibar.
1823   Chili Perbudakan dihapuskan.[60]
  Britania Raya Masyarakat untuk Mitigasi dan Penghapusan Perbudakan Bertahap di Seluruh Dominion Inggris (Masyarakat Anti-Perbudakan) didirikan.
  Yunani Larangan perbudakan diabadikan dalam Konstitusi Yunani tahun 1823, selama Perang Kemerdekaan Yunani.[95]
1824   Mexico Konstitusi baru menghapuskan perbudakan.
  Amerika Tengah Perbudakan dihapuskan.
1825   Uruguay Praktik impor budak dilarang.
  Haiti Prancis, yang siap dengan kapal perangnya, menuntut Haiti memberi kompensasi kepada Prancis atas hilangnya budak dan koloni budaknya
1827   Britania Raya  Sweden-Norway Perjanjian bilateral antara kedua negara menghapuskan perdagangan budak.[91]
  New York Sisa-sisa terakhir perbudakan dihapuskan. Anak-anak yang lahir antara tahun 1799 dan 1827 terikat kontrak sampai usia 25 (perempuan) atau usia 28 (laki-laki).[96]
  Saint Helena Emansipasi bertahap lebih dari 800 penduduk yang merupakan budak, sekitar enam tahun sebelum parlemen Inggris mengesahkan undang-undang untuk melarang perbudakan di semua koloninya.[74]
1829   Meksiko Budak terakhir dibebaskan tepat saat presiden pertama yang mempunyai sebagian keturunan Afrika (Vicente Guerrero) terpilih.[60]

1830–1849

sunting
Tahun Yurisdiksi Deskripsi
1830   Coahuila y Tejas Presiden Meksiko Anastasio Bustamante mencoba menerapkan penghapusan perbudakan. Untuk menghindari hukum, orang-orang Anglo-Texans menyatakan budak mereka "pelayan kontrak seumur hidup".[97]
1830   Uruguay Perbudakan dihapuskan.
  Kesultanan Utsmaniyah Mahmud II mengeluarkan titah pembebasan semua budak kulit putih.
1831   Bolivia Perbudakan dihapuskan.[60]
  Brasil Undang-Undang 7 November 1831 menghapuskan perdagangan budak maritim, melarang impor budak, dan memberikan kebebasan kepada budak yang diimpor secara ilegal ke Brasil. Hukum jarang ditegakkan sebelum tahun 1850. Setelah tahun 1850, di bawah tekanan Inggris, Brasil mengadopsi undang-undang tambahan untuk mengkriminalisasi impor budak.
1832   Kerajaan Yunani Perbudakan dihapuskan dengan kemerdekaan Yunani.
1832   Coahuila y Tejas Juan Davis Bradburn, perwira Meksiko kelahiran Amerika di Anahuac, Texas, melawan pemukim-pemukim Amerika yang memiliki budak, menegakkan penghapusan perbudakan di Meksiko dan menolak untuk menyerahkan dua budak yang melarikan diri.
1834   Britania Raya Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833 mulai berlaku. Ini menghapus perbudakan di sebagian besar Kerajaan Britania Raya tetapi secara bertahap selama enam tahun ke depan.[98] Undang-Undang ini secara legal membebaskan 700.000 budak di Hindia Barat, 20.000 di Mauritius, dan 40.000 di Afrika Selatan. Pengecualian adalah wilayah yang dikendalikan oleh East India Company dan Ceylon.[99]
Kerajaan Prancis French Society for the Abolition of Slavery didirikan di Paris.[100]
1835 Serbia Kebebasan diberikan kepada semua budak pada saat mereka menginjak tanah Serbia.[101]
  Britania RayaKerajaan Prancis Perjanjian-perjanjian bilateral menghapuskan perdagangan budak.[91]
  Britania Raya  Denmark
  Peru Sebuah dekrit Felipe Santiago Salaverry melegalkan kembali impor budak dari negara-negara Amerika Latin lainnya. Kalimat "tidak ada budak yang boleh masuk ke Peru selain menjadi bebas" dikeluarkan dari Konstitusi pada tahun 1839.[102]
1836   Portugal Perdana Menteri Sá da Bandeira melarang perdagangan budak transatlantik serta impor dan ekspor budak ke atau dari koloni Portugis di wilayah selatan khatulistiwa.
Texas Perbudakan dilegalkan kembali dengan adanya kemerdekaan.
1837   Spanyol Perbudakan dihapuskan diluar koloni-koloni Spanyol.[54]
1838   Britania Raya Semua budak di koloni kerajaan menjadi bebas setelah periode pemagangan paksa mengikuti Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833. Masyarakat untuk Mitigasi dan Penghapusan Perbudakan Bertahap Di Seluruh Dominion Inggris (sekarang London Anti-Slavery Society) berakhir.
1839   Britania Raya The British and Foreign Anti-Slavery Society (setelah beberapa perubahan, sekarang dikenal sebagai Anti-Slavery International) didirikan.
  Perusahaan Hindia Timur Britania Sistem indenture India dihapuskan di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh Kompeni, tetapi ini dibatalkan pada tahun 1842.
  Gereja Katolik Roma Paus Gregorius XVI dalam In supremo apostolatus dengan tegas mengutuk perbudakan dan perdagangan budak.
1840   Britania Raya  Venezuela Perjanjian bilateral menghapuskan perdagangan budak.
  Britania Raya Konvensi Anti-Perbudakan Dunia Pertama digelar di London.
  Selandia Baru Tindakan perbudakan dilarang dalam Perjanjian Waitangi.[103]
1841   Britania RayaKerajaan Prancis  Russia  Prussia  Austria Perjanjian Quintuple disetujui untuk menekan praktik perdagangan budak.[60]
  Amerika Serikat Putusan pengadilan dalam perkara Amerika Serikat v. The Amistad menentukan bahwa budak La Amistad secara ilegal diperbudak, dan secara hukum diizinkan sebagai orang bebas untuk melawan para penculiknya dengan cara apa pun yang diperlukan.
1842   Britania Raya  Portugal Perjanjian bilateral memperluas penegakan larangan perdagangan budak ke kapal-kapal Portugis di wilayah selatan Khatulistiwa.
  Paraguay Undang-undang untuk penghapusan perbudakan secara bertahap disahkan.[54]
1843   Perusahaan Hindia Timur Britania Undang-Undang Perbudakan India, 1843, Undang-undang V menghapus perbudakan di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh Perusahaan.
  Britania Raya  Uruguay Perjanjian-perjanjian bilateral menghapuskan perdagangan budak.[91]
  Britania Raya  Meksiko
  Britania Raya  Chili
  Britania Raya  Bolivia
1844   Moldavia Mihail Sturdza menghapus perbudakan di Moldavia.
1845   Britania Raya 36 kapal Angkatan Laut Kerajaan ditugaskan ke Skuadron Anti-Perbudakan, menjadikannya salah satu armada terbesar di dunia pada waktu itu.
  Illinois In Jarrot v. Jarrot, the Illinois Supreme Court frees the last indentured ex-slaves in the state who were born after the Northwest Ordinance.

Dalam perkara Jarrot v. Jarrot, Mahkamah Agung Illinois membebaskan mantan budak kontrak terakhir di negara bagian itu yang lahir setelah disahkannya Ordonansi Northwest.[104]

1846   Tunisia Perbudakan dihapuskan di bawah pemerintahan Ahmad I ibn Mustafa.[105]
1847   Kesultanan Utsmaniyah Perdagangan budak dari Afrika dihapuskan.[106]
  Saint Barthélemy Budak-budak terakhir dibebaskan.[107]
  Pennsylvania Mantan budak kontrak terakhir, lahir sebelum 1780 (berjumlah kurang dari 100 dalam sensus 1840)[108] dibebaskan.
  Hindia Barat Denmark Dekrit kerajaan menentukan kebebasan anak-anak yang lahir dari budak wanita dan penghapusan total perbudakan setelah 12 tahun. Ketidakpuasan terhadap hal ini menyebabkan pemberontakan budak di Santo Croix pada tahun berikutnya.
1848   Austria Perbudakan serf dihapuskan.[109][110][111]
Republik Prancis Perbudakan dihapuskan di koloni-koloni Prancis. Negara Gabon didirikan sebagai pemukiman untuk budak yang dibebaskan.
  Hindia Barat Denmark Gubernur Peter von Scholten mengumumkan emansipasi langsung dan total semua budak dalam upaya untuk mengakhiri pemberontakan budak. Karena itu, dia dipanggil kembali dan diadili karena pengkhianatan, tetapi tuduhan itu kemudian dibatalkan.[60][107][112]
  Denmark Sisa-sisa terakhir Stavnsbånd dihapuskan.
  Britania RayaMuscat and Oman Perjanjian-perjanjian bilateral menghapuskan perdagangan budak.[91]
1849   Britania RayaNegara-Negara Gencatan Senjata
  Sierra Leone Angkatan Laut Britania Raya menghancurkan pabrik budak Lomboko.

1850–1899

sunting
Tahun Yurisdiksi Deskripsi
1850   Amerika Serikat Hukum Budak Buronan Tahun 1850 mengharuskan pengembalian budak yang melarikan diri kepada pemiliknya terlepas dari wilayah negara bagian tempat mereka berada.
  Brasil Undang-Undang Eusébio de Queirós (UU 581 tanggal 4 September 1850) mengkriminalisasi perdagangan budak maritim sebagai pembajakan, dan menjatuhkan sanksi pidana lainnya atas impor budak (sudah dilarang sejak tahun 1831).[113]
1851   Brazil

  Uruguay

Dalam Perjanjian bilateral 12 Oktober, Uruguay menyetujui untuk mengembalikan budak yang melarikan diri ke Brasil. Orang Brasil yang memiliki tanah di Uruguay diizinkan memiliki budak di properti mereka.
  Kerajaan Surgawi Taiping Perbudakan secara nominal dihapuskan bersama dengan opium, perjudian, poligami, dan tradisi mengikat kaki.[114][115][116]
  Granada Baru Perbudakan dihapuskan.[94] Setelah bertahun-tahun disahkannya undang-undang yang hanya melegalisasi gerakan parsial untuk penghapusan, Presiden José Hilario López mendorong Kongres untuk meloloskan penghapusan total terhadap perbudakan pada 21 Mei. Pemilik budak sebelumnya diberi kompensasi dengan obligasi yang diterbitkan pemerintah.[117]
  Ekuador Perbudakan dihapuskan.[118]
Lagos Penurunan Lagos: Inggris merebut kota Lagos dan menggantikan Raja Kosoko dengan Akitoye karena penolakan Raja Kosoko untuk melarang perdagangan budak.
1852   Hawaii Konstitusi 1852 secara resmi menyatakan bahwa perbudakan adalah ilegal.[119]
  Britania Raya

Lagos

Perjanjian bilateral yang melarang perdagangan budak dan pengorbanan manusia.
1853 Argentina Perbudakan dihapuskan.[120]
1854   Peru Perbudakan dihapuskan oleh Ramón Castilla.[60][121]
  Venezuela Perbudakan dihapuskan.[60][94]
  Kesultanan Utsmaniyah Perdagangan anak-anak Sirkasia dilarang.[butuh rujukan]
1855   Moldavia Perbudakan dihapuskan.
1856   Wallachia
1857   Amerika Serikat Pengadilan memutuskan dalam perkara Dred Scott v. Sandford bahwa budak kulit hitam dan keturunan mereka tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Amerika dan tidak berhak atas kebebasan bahkan jika mereka hidup dalam negara bagian yang bebas selama bertahun-tahun.
  Eyalet Mesir Firman melarang perdagangan budak Afrika Hitam (Zanj).[butuh rujukan]
1858   Kesultanan Utsmaniyah Perdagangan budak Zanj dilarang di Timur Tengah, Balkan dan Siprus.[butuh rujukan]
1859 Atlantic Ocean Penekanan definitif terhadap perdagangan budak transatlantik.
  Amerika Serikat Konstitusi Wyandotte menetapkan negara bagian Kansas di masa depan sebagai negara bebas, setelah empat tahun konflik bersenjata antara kelompok pro-perbudakan dan anti-perbudakan di wilayah tersebut. Dominasi negara bagian selatan di Senat AS menunda penerimaan Kansas sebagai negara bagian hingga 1861.
  Rusia Kazakh dilarang memiliki budak, meskipun perbudakan tetap ada di beberapa daerah selama sisa abad ini.[122]
1860   Amerika Serikat Kapal budak terakhir dibongkar secara ilegal di wilayah AS, Clotilda.
1861   Rusia Reformasi Emansipasi tahun 1861 menghapuskan perbudakan serf.[123]
  Amerika Serikat Pemilihan Presiden Abraham Lincoln mengakibatkan adanya upaya pemisahan diri dari sebelas negara pemilik budak dan Perang Saudara Amerika.
1862   Amerika Serikat  Britania Raya Perjanjian bilateral menghapuskan perdagangan budak (African Slave Trade Treaty Act).[91]
  Kuba Perdagangan budak dihapuskan.[60]
  Amerika Serikat Nathaniel Gordon menjadi satu-satunya orang yang digantung dalam sejarah AS "karena terlibat dalam perdagangan budak".
1863   Belanda Perbudakan dihapuskan di koloni, dan membebaskan 33.000 budak di Suriname, 12.000 di Curaçao dan Dependensi, dan jumlah yang tidak diketahui di Hindia Belanda.
  Amerika Serikat Lincoln mengeluarkan Proklamasi Emansipasi, yang membebaskan semua budak di wilayah yang dikuasai Konfederasi. Sebagian besar budak di "negara perbatasan" dibebaskan dengan tindakan negara, dan undang-undang terpisah yang membebaskan budak di Washington, D.C.
  Islandia Pengecualian diperkenalkan dalam perbudakan di bawah sistem Vistarband.
Kepulauan Chatham Perbudakan dihapuskan.[124]
1864   Ketsaran Polandia Perbudakan serf dihapuskan.[125]
1865   Amerika Serikat Perbudakan dihapuskan, kecuali sebagai hukuman atas kejahatan, melalui Amandemen Ketigabelas Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen Ini membebaskan semua budak yang tersisa, sekitar 40.000 orang, di negara-negara budak perbatasan yang tidak memisahkan diri.[126] Tiga puluh dari tiga puluh enam negara bagian memilih untuk meratifikasinya; New Jersey, Delaware, Kentucky, dan Mississippi memberikan suara menentang. Mississippi tidak secara resmi meratifikasinya hingga tahun 2013.[127]
Texas Juneteenth: Jenderal AS Gordon Granger pmengumumkan berakhirnya perbudakan di Galveston.
  Spanyol Masyarakat Abolisionis Spanyol didirikan di Madrid oleh Julio Vizcarrondo, José Julián Acosta dan Joaquín Sanromá.[54]
1866   Teritori Indian Perbudakan dihapuskan.[128] Perjanjian pemerintah AS dengan "Lima Suku Beradab" di Wilayah Indian (Bangsa Cherokee, Bangsa Choctaw, Bangsa Chickasaw, Bangsa Muscogee, dan Bangsa Seminole), yang bersekutu dengan Konfederasi, mengharuskan kelima suku tersebut menghapus perbudakan sebagai timbal balik atas pengakuan AS atas pemerintah mereka.
  Iowa Amandemen Ketigabelas diratifikasi.
  New Jersey
1867   Spanyol Hukum Penekanan dan Hukuman Perdagangan Budak disahkan.[54]
  Amerika Serikat Undang-Undang Peonage Tahun 1867, sebagian besar menargetkan penggunaan prajurit asli Amerika di Wilayah New Mexico. Perbudakan di antara suku-suku asli di Alaska dihapuskan setelah pembelian Alaska dari Rusia pada tahun 1867.[129]
1868   Kuba Carlos Manuel de Céspedes dan pemimpin kemerdekaan lainnya membebaskan budak mereka dan memproklamasikan kemerdekaan Kuba, dan memulai Perang Sepuluh Tahun.
1869   Portugal Louis I menghapus perbudakan di semua wilayah dan koloni Portugis.
1870   Spanyol Di tengah penentangan besar dari pekebun di Kuba dan Puerto Rico, Segismundo Moret menyusun "Hukum Rahim Bebas" yang membebaskan anak-anak dari perbudakan, budak yang lebih tua dari 65 tahun, dan budak yang bertugas di Angkatan Darat Spanyol, mulai efektif tahun 1872.[54]
Texas Amandemen Ketigabelas diratifikasi.
1871   Brasil Hukum Rio Branco (Hukum Kelahiran Bebas) membuat anak-anak yang lahir dari ibu budak bebas dari perbudakan.[130]
  Kesultanan Utsmaniyah Perbudakan budak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.[butuh rujukan]
  Jepang Penghapusan sistem han atau feodalisme Jepang.
1873   Puerto Rico Perbudakan dihapuskan.
  Britania Raya  Zanzibar

  Madagascar

Tiga perjanjian menghapuskan perdagangan budak.[91]
1874   Gold Coast Perbudakan dihapuskan.[131]
1879   Bulgaria Perbudakan dihapuskan dengan proklamasi kemerdekaan. Konstitusi menyatakan bahwa setiap budak yang memasuki wilayah Bulgaria dinyatakan bebas.
1882   Kesultanan Utsmaniyah Sebuah dekrit membebaskan semua budak, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam.[132]
1884   Cambodia Perbudakan dihapuskan.
1885   Brasil Undang-undang Sexagenarians (Saraiva-Cotegipe Act) disahkan. Undnag-Undang ini membebaskan semua budak di atas usia 60 tahun dan memberikan langkah-langkah lain untuk penghapusan perbudakan secara bertahap, seperti Manumissions Fund yang dikelola oleh Negara.
1886   Kuba Perbudakan dihapuskan.[60]
1888   Brasil Hukum Emas menyatakan penghapusan total perbudakan dengan segera.[133]
1889   Italy Pengadilan Italia memutuskan bahwa Josephine Bakhita tidak pernah secara hukum dapat diperbudak menurut hukum Italia, Inggris, atau Mesir dan merupakan wanita bebas.
1890   Britania Raya


  Prancis


  Jerman


  Portugal


Kongo


  Italia


  Spanyol


  Belanda


  Belgia


  Rusia


  Austria-Hungaria


  Swedia-Norwegia


  Denmark


  United States


  Kesultanan Utsmaniyah


  Zanzibar

  Persia

Brussels Conference Act – kumpulan tindakan anti-perbudakan untuk mengakhiri perdagangan budak di darat dan laut, terutama di Cekungan Kongo, Kesultanan Utsmaniyah, dan pantai Afrika Timur.
1894   Korea Perbudakan dihapuskan, tetapi praktiknya bertahan sampai tahun 1930.[134]
  Islandia Vistarband secara efektif dihapuskan (tetapi tidak secara de jure).
1895   Taiwan Taiwan dianeksasi oleh Jepang, negara yang telah menghapuskan perbudakan.
1895   Mesir Perbudakan dihapuskan.[135]
  Kerajaan Italia Budak-budak pertama dihapuskan.[136]
1896   Malagasy Perbudakan dihapuskan
1897   Zanzibar Perbudakan dihapuskan.[137]
  Siam Perdagangan budak dihapuskan.[138]
  Bassora Anak-anak dari budak-budak yang telah dibebaskan diberikan sertifikat pembebasan terpisah untuk menghindari perbudakan dan pemisahan dari orang tua mereka.[butuh rujukan]
1899   Ndzuwani Perbudakan dihapuskan.

1900–1949

sunting
Tahun Yurisdiksi Deskripsi
1900   Guam Perbudakan dihapuskan pada 22 Februari 1900 dengan proklamasi oleh Richard P. Leary.[139]
1901   Delaware Amendemen ketigabelas Konstitusi AS diratifikasi.
1902   Kameroon Jerman Penghapusan perbudakan secara bertahap.[140]
1903 Sudan Prancis "Budak" tidak lagi digunakan sebagai kategori administratif.
1904   Britania Raya


  Jerman


  Denmark


  Spanyol


  Prancis


  Kerajaan Italia


  Belanda


  Portugal


  Rusia

Perjanjian Internasional untuk Penekanan Lalu Lintas Budak Putih ditandatangani di Paris. Hanya Prancis, Belanda dan Rusia yang memperluas perjanjian itu ke seluruh kerajaan kolonial mereka dengan segera, dan Italia memperluasnya ke Eritrea tetapi tidak ke Somalia Italia.[141]
  Afrika Timur Britania Perbudakan dihapuskan.[142]
1905 Afrika Barat Prancis Perbudakan secara resmi dihapuskan. Meskipun satu juta budak mendapatkan kebebasan mereka, perbudakan terus ada dalam praktik selama beberapa dekade sesudahnya.
1906   Dinasti Qing Perbudakan dihapuskan mulai tanggal 31 Januari 1910. Budak dewasa diubah menjadi buruh sewaan dan anak di bawah umur dibebaskan setelah mencapai usia 25 tahun.[143]
  Barotseland Perbudakan dihapuskan.[144]
1908   Kesultanan Utsmaniyah Revolusi Turki Muda menghapus perdagangan terbuka budak Zanj dan wanita Sirkasia dari Konstantinopel.[145][butuh sumber yang lebih baik]
Kongo Belgia mencaplok Negara Bebas Kongo dan mengakhiri praktik perbudakan di sana.
1912   Siam Perbudakan dihapuskan.[138]
1915   Malaya Britania Perbudakan dihapuskan.[146]
1917   British Raj Sistem indenture India dihapuskan.[147]
1917   Uni Soviet Keputusan Menghapus Kelas dan Pangkat-Pangkat Sipil.
1918   Amerika Serikat Mahkamah Agung memutuskan dalam perkara Arver v. Amerika Serikat bahwa larangan Amandemen ke-13 terhadap perbudakan paksa tidak berlaku untuk wajib militer. Pemerintah secara konstitusional dapat memaksa orang untuk berdinas di militer di luar keinginan mereka.
1919   Tanganyika Perbudakan dihapuskan.[142]
1922   Morocco Perdagangan budak dihapuskan, namun kepemilikan budak tetap legal.[148]
1923   Afghanistan Perbudakan dihapuskan.[149]
  Florida Sewa narapidana dihapuskan setelah kematian Martin Tabert, yang dicambuk karena terlalu sakit untuk bekerja.[butuh rujukan]
  British Hong Kong Perbudakan Mui tsai dihapuskan.
1924   Iraq Perbudakan dihapuskan.[butuh rujukan]
  Sudan Inggris-Mesir Perbudakan dihapuskan.[150]
Liga Bangsa-Bangsa Komisi Perbudakan Sementara diangkat.
  Turki Perbudakan dihapuskan.[151]
1926     Nepal Perbudakan dihapuskan.[152]
Liga Bangsa-Bangsa Konvensi Menekan Perdagangan Budak dan Perbudakan disahkan.
  Burma Britania Perbudakan dihapuskan.[146]
  Britania Raya Undang-Undang Properti Tahun 1925 disahkan.
1927   Spanyol Konvensi Perbudakan 1926 diratifikasi.
  United Kingdom


Kerajaan Nejd dan Hijaz

Perjanjian Jeddah (1927) menghapuskan perdagangan budak.
1928   Sierra Leone Penghapusan perbudakan domestik dilakukan oleh elit-elit lokal Afrika.[153] Meskipun dinyatakan sebagai tempat untuk membebaskan budak, sebuah penelitian menemukan praktik perbudakan rumah tangga masih meluas di daerah pedesaan pada 1970-an.[butuh rujukan]
  Alabama Sewa narapidana dihapuskan dan menjadikan Alabama negara bagian terakhir di Uni yang melakukannya.
1929   Persia Perbudakan dihapuskan dan dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.[154]
1930 Liga Bangsa-Bangsa Konvensi mengenai Kerja Paksa diadopsi.
1935   Ethiopia Jenderal Italia Emilio De Bono mengklaim telah menghapus perbudakan di Kekaisaran Ethiopia.[155]
  Jerman Nazi Nazi Jerman melegalkan kerja paksa.[156]
1936   Northern Nigeria Perbudakan dihapuskan.[157]
  Bechuanaland Perbudakan dihapuskan.[158]
1937   Bahrain Perbudakan dihapuskan.[159]
1940   Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menandatangani Surat Edaran 3591 yang menghapuskan semua bentuk penyewaan terpidana.
1945   Pendudukan Jerman oleh Sekutu Jutaan pekerja paksa dan budak dibebaskan setelah jatuhnya Reich Ketiga; lihat kerja paksa di bawah pemerintahan Jerman selama Perang Dunia II.
Kekaisaran Jepang Jutaan pekerja paksa dan budak seks dibebaskan setelah kekalahan Kekaisaran Jepang; lihat wanita penghibur, rōmusha, Dewan Pembangunan Asia Timur.
1946   Pendudukan Jerman oleh Sekutu Fritz Sauckel, pejabat Nazi yang bertanggung jawab atas pengadaan kerja paksa di Eropa yang diduduki selama Perang Dunia II, dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan dan digantung.[160]
Sudan Prancis Dimulainya pembelotan budak besar yang didorong oleh Republik Prancis Keempat dan Uni Sudan – Partai Rally Demokrat Afrika.
1948   Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan perbudakan bertentangan dengan hak asasi manusia.[161]
1949   Kuwait Perbudakan dihapuskan.[159]

1950–sekarang

sunting
Tahun Yurisdiksi Deskripsi
1952   Qatar Perbudakan dihapuskan.[162]
1953   Australia


  Kanada


  Liberia


  Selandia Baru


  Afrika Selatan


  Swiss


  Britania Raya

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1954   Afghanistan


  Austria


  Kuba


  Denmark


  Mesir


  Finlandia


  India


  Italia


  Meksiko


   Monaco


  Swedia


  Suriah

1955   Ekuador


  Yunani


  Irak


  Israel


  Belanda


  Pakistan


  Filipina


  Tiongkok


  Turki

1956   Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Tambahan Tentang Penghapusan Perbudakan.
  Byelorussia[163]


  Uni Soviet


  Amerika Serikat


  Vietnam Selatan

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1957   Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Penghapusan Kerja Paksa menghilangkan beberapa pengecualian yang sebelumnya diakui dalam Konvensi Kerja Paksa tahun 1930.
  Albania


  Libya


  Myanmar


  Norwegia


  Romania


  Sudan

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1958   Bhutan Perbudakan dihapuskan.[164]
  Hungaria


  Ceylon

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1959   Yordania


  Maroko


  Ukraina[165]

1960   Niger Perbudakan dihapuskan.
  Mali Presiden pertama Mali, Modibo Keita, menghapuskan perbudakan secara efektif sebagai tujuan utama pemerintahnya. Namun, usahanya ditinggalkan selama masa kediktatoran Moussa Traore (1968–1991).
1961   Nigeria Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1961   Maroko Perbudakan dihapuskan dalam Konstitusi Maroko, meskipun praktik perbudakan domestik masih berlanjut.[148]
1962   Arab Saudi Perbudakan dihapuskan.[162]
  Yaman Utara
  Belgia


  Sierra Leone


  Tanganyika

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1963   Aljazair


  Prancis


  Guinea


  Kuwait


    Nepal

1964 Negara-Negara Gencatan Senjata Perbudakan dihapuskan.[butuh rujukan]
  Jamaika


  Madagascar


  Niger


  Uganda

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1965   Malawi
1966   Brasil


  Malta


  Trinidad dan Tobago


  Tunisia

1967   Yaman Selatan Perbudakan dihapuskan.[166]
1968   Mongolia Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1969   Ethiopia


  Mauritius

1970   Oman Perbudakan dihapuskan.[167]
1972   Fiji Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1973   Jerman Barat


  Mali


  Arab Saudi


  Zambia

1974   Lesotho
1976   Bahamas


  Barbados

  Kentucky Amendemen Konstitusi Ketigabelas diratifikasi.
1981   Mauritania Perbudakan dihapuskan,[168][169] meskipun larangan itu tidak ditegakkan dan banyak orang terus dijadikan sebagai budak.[170]
  Saint Vincent and the Grenadines


  Kepulauan Solomon

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1982   Papua Nugini
1983   Bolivia


  Guatemala

1984   Kamerun
1985   Bangladesh
1986   Siprus


  Mauritania


  Nikaragua

1987   Yaman Utara
1990   Bahrain


  Saint Lucia

1992   Kroasia
1993   Bosnia dan Herzegovina
1994   Dominika
1995   Chili
  Mississippi Legislatif Mississippi dengan suara bulat memilih untuk meratifikasi Amandemen Ketigabelas Konstitusi Amerika Serikat setelah seorang juru tulis menemukan negara bagian itu belum pernah meratifikasinya. Mississippi adalah negara bagian terakhir yang memenuhi syarat di dalam federasi yang melakukannya. Namun, pejabat negara gagal mengirimkan dokumentasi yang diperlukan ke register negara.[171]
1996   Azerbaijan Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
  Irlandia Binatu Magdalena yang terakhir ditutup.
1997   Kyrgyzstan


  Turkmenistan

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
1998   Ghana Penghambaan ritual paksa terhadap gadis-gadis di kuil Ewe dilarang.
2001   Yugoslavia


  Uruguay

Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
2003   Niger Perbudakan dinyatakan sebagai perbuatan pidana.[172]
2006   Montenegro Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
  Mali Temedt, sebuah organisasi melawan perbudakan dan diskriminasi terhadap mantan budak, didirikan di Essakane.
2007   Mauritania Perbudakan dinyatakan sebagai perbuatan pidana.[173]
  Paraguay Konvensi Perbudakan Tahun 1926 diratifikasi.
2008   Kazakhstan
2009   United Kingdom Ketentuan 71 dari Undang-Undang Koroner dan Keadilan 2009.[174]
2010   Sahrawi Arab Democratic Republic Perbudakan dinyatakan sebagai perbuatan pidana.[175]
2013   Mississippi Pengesahan Amandemen Ketigabelas dilakukan secara sah.[171]
2015   Britania Raya Undang-Undang Perbudakan Modern Tahun 2015 disahkan.[176]
2017   Navajo Nation Perdagangan manusia dinyatakan sebagai tindakan kriminal.[177]
  Chad Perbudakan dinyatakan sebagai tindakan kriminal.[178]
2018   Colorado Pengecualian penjara dihapus dari larangan konstitusional Colorado pada perbudakan.[179]
2019   Iraq


  Syria

Kekalahan dan debellatio Negara Islam Irak dan Syam menghasilkan pembebasan ribuan budak, termasuk budak seks Yazidi dan Kristen.[180][181][182]
2020   Utah


  Nebraska

Pengecualian penjara dihapus dari larangan konstitusional perbudakan di kedua negara bagian.[183][184]
Present Di seluruh dunia Meskipun perbudakan sekarang dihapuskan secara de jure di semua negara, secara de facto praktik yang serupa terus berlanjut hingga hari ini di banyak tempat di seluruh dunia, secara eksklusif terutama di Asia dan Afrika.[185][186][187][188]

Referensi

sunting
  1. ^ "Maps | Global Slavery Index". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-20. Diakses tanggal 2022-02-27. 
  2. ^ "Human Rights". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 21 July 2015. 
  3. ^ "Cyrus Charter of Human Rights". www.persepolis.nu. MANI. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 21 July 2015. 
  4. ^ Athenaion Politeia 12.4, quoting Solon s:Athenian Constitution#12
  5. ^ Garland, Robert (2008). Ancient Greece: Everyday Life in the Birthplace of Western Civilization. New York City, New York: Sterling. hlm. 13. ISBN 978-1-4549-0908-8. 
  6. ^ Finley, M. I. (1980). Ancient Slavery and Modern Ideology. New York: Viking Press. hlm. 78. 
  7. ^ Sharma, Rekha Rani (1978). "Slavery in the Mauryan Period (C. 300 B.C. - C. 200 B.C.)". Journal of the Economic and Social History of the Orient. 21 (2): 185–194. doi:10.2307/3632125. ISSN 0022-4995. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-04. Diakses tanggal 2022-02-28. 
  8. ^ a b Encyclopedia of Antislavery and Abolition . Greenwood Publishing Group. 2011. hlm. 155. ISBN 9780313331435. 
  9. ^ Harcourt Education (December 2006). Encyclopedia of Slave Resistance and Rebellion. ISBN 9780313036736. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  10. ^ Isidore Singer, Joseph Jacobs: SLAVE-TRADE Diarsipkan 2018-12-08 di Wayback Machine. jewishencyclopedia.com, accessed 30 August 2019
  11. ^ Paul Fouracre, Richard A. Gerberding (1996), Late Merovingian France: History and Hagiography, 640–720, Manchester University Press, ISBN 0-7190-4791-9, p. 97–99 & 111.
  12. ^ Denzinger, Heinrich P. (2012). Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and Morals. Santa Francisco, California: Ignatius Press. hlm. 229. ISBN 978-0-89870-746-5. 
  13. ^ Novel 59 of Leo VI the Wise, D. Karampelas (ed.), Legal History Resources, Patakis Publishers, 2008 [Δ. Καράμπελας (επιμ.), Πηγές Ιστορίας του Δικαίου, Εκδόσεις Πατάκη, 2008], p. 68-69
  14. ^ Breuker, Remco E. Establishing a Pluralist Society in Medieval Korea, 918-1170: History, Ideology and Identity in the Koryŏ Dynasty. BRILL. p. 150. ISBN 978-90-04-18325-4.
  15. ^ Sept essais sur des Aspects de la société et de l'économie dans la Normandie médiévale (Xe – XIIIe siècles) Lucien Musset, Jean-Michel Bouvris, Véronique Gazeau -Cahier des Annales de Normandie- 1988, Volume 22, Issue 22, pp. 3–140
  16. ^ Pijper, Frederik (1909). "The Christian Church and Slavery in the Middle Ages". The American Historical Review. American Historical Association. 14 (4): 681. doi:10.1086/ahr/14.4.675. JSTOR 1837055. 
  17. ^ a b "Internet History Sourcebooks Project". sourcebooks.fordham.edu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-10. Diakses tanggal 2022-02-28. 
  18. ^ "Statute of Korcula from 1214 – Large Print". Korculainfo.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 March 2013. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  19. ^ Backhaus, Jürgen (2012-05-31). Hans A. Frambach in Jürgen Georg Backhaus: "The Liberation of the Serfs". hlm. 33. ISBN 9781461400851. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  20. ^ Roth, Norman (1994). Jews, Visigoths & Muslims in Medieval Spain: Cooperation and Conflict. Leiden: Brill. pp. 160–161.
  21. ^ Miller, Christopher L. (11 January 2008). The French Atlantic triangle: literature and culture of the slave trade. hlm. 20. ISBN 978-0822341512. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  22. ^ a b c David Eltis; Keith Bradley; Paul Cartledge (25 July 2011). The Cambridge World History of Slavery: Volume 3, AD 1420 – AD 1804. Cambridge University Press. hlm. 142–143–326–327–331–332–333–602. ISBN 978-0-521-84068-2. 
  23. ^ a b "Disappearance of Serfdom. France. England. Italy. Germany. Spain". www.1902encyclopedia.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-12-10. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  24. ^ PITTORESQUE, LA FRANCE (2018-01-23). "23 janvier 1318 : le roi Philippe V affranchit les serfs de ses domaines". La France pittoresque. Histoire de France, Patrimoine, Tourisme, Gastronomie (dalam bahasa Prancis). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-15. Diakses tanggal 2021-03-20. 
  25. ^ John Roach; Jürgen Thomaneck (1985). Police and public order in Europe. Taylor & Francis. hlm. 256. ISBN 978-0-7099-2242-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2022-02-28. 
  26. ^ Samuel Augustus Mitchell (1859). A general view of the world: comprising a physical, political, and statistical account of its grand divisions ... with their empires, kingdoms, republics, principalities, &c.: exhibiting the history of geographical science and the progress of discovery to the present time ... Illustrated by upwards of nine hundred engravings ... H. Cowperthwait & Co. hlm. 335. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 1 April 2012. 
  27. ^ a b Encyclopedia of Antislavery and Abolition . Greenwood Publishing Group. 2011. hlm. 156. ISBN 9780313331435. 
  28. ^ a b Mizerski, Witold (2013). Tablice historyczne (dalam bahasa Polish). Warsaw: adamantan. hlm. 113. ISBN 978-83-7350-246-8. 
  29. ^ "Sicut Dudum Pope Eugene IV – January 13, 1435 – Papal Encyclicals". papalencyclicals.net. 13 January 1435. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-25. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  30. ^ a b Sánchez Galera, Juan y Sánchez Galera, José María. Vamos a contar mentiras. Madrid, México, Buenos Aires, San Juan, Santiago, Miami. Edaf, 2012
  31. ^ Payne, Stanley G. (1973) A History of Spain and Portugal. Madison: University of Wisconsin Press.
  32. ^ Trujillo Cabrera, J. (2007) Episodios Gomeros del siglo XV. Ed. IDEA, 359 pages.
  33. ^ Mira Caballos, Esteban (1997). «El envío de indios americanos a la península Ibérica: aspectos legales (1492–1542)». Studia Historica, Historia Moderna (20): 201–215.
  34. ^ Piqueras, J.A. (2020) La esclavitud en las Españas. Los Libros de la Catarata, 258 pages.
  35. ^ Denzinger, Heinrich P. (2012). Compendium of Creeds, Definitions, and Declarations on Matters of Faith and Morals. Santa Francisco, California: Ignatius Press. hlm. 367–8. ISBN 978-0-89870-746-5. 
  36. ^ "Bartolome de las Casas | Biography, Books, Quotes, Significance, & Facts | Britannica". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-29. Diakses tanggal 2022-02-28. 
  37. ^ Seijas, Tatiana (23 June 2014). Asian Slaves in Colonial Mexico: From Chinos to Indians. hlm. 36. ISBN 9781107063129. Diakses tanggal 2019-05-17. 
  38. ^ Dembkowski, Harry E. (1982). The union of Lublin, Polish federalism in the golden age. East European Monographs, 1982. hlm. 271. ISBN 978-0-88033-009-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2022-02-28. 
  39. ^ Lewis, James Bryant. (2003). Frontier Contact Between Choson Korea and Tokugawa Japan, pp. 31–32.
  40. ^ Maria Suzette Fernandes Dias (2007). Legacies of slavery: comparative perspectives. Cambridge Scholars Publishing. hlm. 71. ISBN 978-1-84718-111-4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2010-07-14. 
  41. ^ Domínguez Ortiz, Antonio; Vicent, Bernard (1993) [1979]. Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Madrid: Alianza Editorial. p. 265.
  42. ^ Gary João de Pina-Cabral (2002). Between China and Europe: person, culture and emotion in Macao. Berg Publishers. hlm. 114. ISBN 0-8264-5749-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2010-07-14. 
  43. ^ Gary João de Pina-Cabral (2002). Between China and Europe: person, culture and emotion in Macao. Berg Publishers. hlm. 115. ISBN 0-8264-5749-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2010-07-14. 
  44. ^ KIZILOV, MIKHAIL (2007). Journal of Early Modern History. Leiden: Koninklijke Brill NV. 11: 16
  45. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2023-05-20. Diakses tanggal 2022-02-28. 
  46. ^ K.A.NiIakanta Sastri, Sivaji's Charter to the Dutch on the Coromandel Coast, Proceedings of the Indian History Congress, 1939, Vol. 3 (1939), pp. 1156-1165
  47. ^ Richard Hellie, Slavery in Russia, 1450–1725 (1984)
  48. ^ Hellie, Richard (2009). "Slavery and serfdom in Russia". In Gleason, Abbott. A Companion to Russian History. Wiley Blackwell Companions to World History. 10. John Wiley & Sons. p. 110. ISBN 9781444308426. Retrieved 2015-09-14.
  49. ^ Valenzuela Márquez, Jaime (2009). "Esclavos mapuches. Para una historia del secuestro y deportación de indígenas en la colonia". Dalam Gaune, Rafael; Lara, Martín. Historias de racismo y discriminación en Chile (dalam bahasa Spanyol). hlm. 234–236. 
  50. ^ Catterall, Helen Tunnicliff. Judicial Cases Concerning American Slavery and the Negro, Vol. I: Cases from the Courts of England, Virginia, West Virginia, and Kentucky. Washington, D.C.: Carnegie Institution of Washington, 1926. Diarsipkan 2016-01-20 di Wayback Machine. accessed 2 October 2013.
  51. ^ V.C.D. Mtubani, African Slaves and English Law, PULA Botswana Journal of African Studies Vol 3 No 2 Nov 1983 retrieved 24 February 2011
  52. ^ Domínguez Ortiz, Antonio; Vicent, Bernard (1993) [1979]. Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Madrid: Alianza Editorial. p. 265
  53. ^ a b Blackburn, Robin (1988) The overthrow of colonial slavery, 1776–1848. Verso, 560 pages.
  54. ^ a b c d e f g h i j k l m n Profa. Mª Magdalena Martínez Almira APUNTES sobre la ABOLICIÓN ESCLAVITUD EN ESPAÑA. Diarsipkan 2015-11-23 di Wayback Machine. artic.ua.es, accessed 30 August 2019
  55. ^ Vorlesungen von Prof. Dr. M. Sarkisyanz. SAI- Heidelberg . Trubetykoy, Nikolaj Sergejewitsch Fürst Erinnerungen an einen Aufenthalt bei den Tscherkessen des Kreises Tuapse. In: Caucasica, 1934, 11, S. 1-39
  56. ^ Heward, Edmund (1979). Lord Mansfield: A Biography of William Murray 1st Earl of Mansfield 1705–1793 Lord Chief Justice for 32 years. p. 141. Chichester: Barry Rose (publishers) Ltd. ISBN 0-85992-163-8
  57. ^ Both decrees are published in a 1971 article by Oliveira e Costa Diarsipkan 2016-03-03 di Wayback Machine.
  58. ^ a b Andrea Major (2012). Slavery, Abolitionism and Empire in India, 1772-1843 . Liverpool University Press. hlm. 52–55. ISBN 978-1-84631-758-3. 
  59. ^ a b Finkelman, Paul (2007). "The Abolition of The Slave Trade". New York Public Library. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-10-09. Diakses tanggal 25 June 2014. 
  60. ^ a b c d e f g h i j k l m Robert William Fogel and Stanley L. Engerman. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery, 1995. Pages 33–34.
  61. ^ "Constitution of Vermont (1777)". Chapter I, Article I: State of Vermont. 1777. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-28. Diakses tanggal 7 June 2014. 
  62. ^ Lee Ann, Cox. "UVM historian examines Vermont's mixed history of slavery and abolition". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-02. Diakses tanggal 2022-03-01. 
  63. ^ Harvey Amani Whitfield, The Problem of Slavery in Early Vermont, Vermont Historical Society (2014)
  64. ^ "Slavery, freedom or perpetual servitude? – the Joseph Knight case". The National Archives of Scotland. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-22. Diakses tanggal 5 July 2014. 
  65. ^ A Leon Higginbotham, Jr., In the Matter of Color: Race & the American Legal Process, Oxford University Press, 1978. p. 310.
  66. ^ "Historical survey > Slave societies". Britannica.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  67. ^ A. Leon Higginbotham, In the matter of color: race and the American legal process (1980) p. 91
  68. ^ Viorel Achim, The Roma in Romanian History, Central European University Press, Budapest, 2004. ISBN 963-9241-84-9, p. 128
  69. ^ Higginbotham, p. 310.
  70. ^ Britton (ed.) 1978, p. 53
  71. ^ A. B. C. Sibthorpe, The history of Sierra Leone (1970) p. 8
  72. ^ 1911 Encyclopedia Britannica.
  73. ^ Rodriguez, Junius P. (1997). The Historical encyclopedia of world slavery, Volume 1. ISBN 9780874368857. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  74. ^ a b New research published on http://sthelena.uk.net Diarsipkan 6 May 2013 di Wayback Machine.; shortened extract published in the Saint Helena Independent on 3 June 2011.
  75. ^ David B. Gaspar, David P. Geggus, A Turbulent time: the French Revolution and the Greater Caribbean (1997) p. 60
  76. ^ Xuereb, Charles (10 April 2007). "Slavery in Malta". Times of Malta. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-12. Diakses tanggal 12 February 2015. 
  77. ^ David N. Gellman (2008). Emancipating New York: The Politics of Slavery and Freedom, 1777–1827. LSU Press. hlm. 2, 215. ISBN 9780807134658. 
  78. ^ May, Thomas Erskine (1895), "Last Relics of Slavery", The Constitutional History of England (1760–1860), II, New York: A. C. Armstrong and Son, hlm. 274–275, diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29, diakses tanggal 2022-03-01 
  79. ^ Hobhouse, Henry. Seeds of Change: Six Plants That Transformed Mankind, 2005. Page 111.
  80. ^ "1804: With passage of the law excerpted here, New Jersey became the last state in the North to abolish slavery." Howard L. Green, Words that Make New Jersey History: A Primary Source Reader (1995) p 84.
  81. ^ Foner, Eric. "Forgotten step towards freedom," Diarsipkan 2022-03-30 di Wayback Machine. New York Times. 30 December 2007.
  82. ^ Sailing against slavery. By Jo Loosemore Diarsipkan 2008-11-03 di Wayback Machine. BBC
  83. ^ a b Kantowicz, Edward R. (1975). Polish-American politics in Chicago, 1888–1940 . University of Chicago Press. hlm. 6. ISBN 978-0-226-42380-7. Diakses tanggal 30 January 2012. 
  84. ^ Woodward, Augustus (3 August 2006). "Slavery in the Northwest Territory". Leelanau Communications, Inc. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-06. Diakses tanggal 10 September 2012. 
  85. ^ Jean Allain (2012). The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary. hlm. 121. ISBN 9780199660469. 
  86. ^ Carole Elizabeth Boyce Davies (2008). Encyclopedia of the African Diaspora: vol 1. hlm. 95. ISBN 9781851097050. 
  87. ^ a b "Blacks in Latin America", Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. Microsoft Corporation.
  88. ^ Mark Jarrett (2014). The Congress of Vienna and its Legacy. hlm. 144. ISBN 9781784530563. 
  89. ^ TREATY between his Britannic Majesty and his Catholic Majesty, for preventing their subjects from engaging in any illicit traffic in slaves. Signed at Madrid the 23rd of September 1817. Diarsipkan 2023-05-19 di Wayback Machine.,api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1818/jan/28
  90. ^ Higginbotham, pp. 146–47.
  91. ^ a b c d e f g h "Chronological Table of the Statutes" (1959 edition)
  92. ^ Levin, Stephenie Seto (1968). "The Overthrow of the Kapu System in Hawaii". Journal of the Polynesian Society. Wellington, NZ: Polynesian Society. 77: 402–430. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 2022-03-07. 
  93. ^ "Slavery- A Timeline". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-07. Diakses tanggal 2022-03-07. 
  94. ^ a b c Aguilera, Miguel (1965). La Legislacion y el derecho en Colombia. Historia extensa de Colombia. 14. Bogota: Lemer. hlm. 428–442. 
  95. ^ Greek Constitution of 1823, article 9, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn07.pdf Diarsipkan 2023-05-23 di Wayback Machine.
  96. ^ David N. Gellman (2008). Emancipating New York: The Politics of Slavery and Freedom, 1777–1827. hlm. 2, 215. ISBN 9780807134658. 
  97. ^ Alwyn Barr (1996). Black Texans: A History of African Americans in Texas, 1528–1995. hlm. 15. ISBN 9780806128788. 
  98. ^ Oldfield, Dr John (February 17, 2011). "British Anti-slavery". BBC History. BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-09-25. Diakses tanggal January 2, 2017. the new legislation called for the gradual abolition of slavery. Everyone over the age of six on August 1, 1834, when the law went into effect, was required to serve an apprenticeship of four years in the case of domestics and six years in the case of field hands 
  99. ^ Finkelman and Miller, Macmillan Encyclopedia of World Slavery 1:293
  100. ^ Nelly Schmidt: Slavery and its Abolition, French colonies, Research and Transmission of Knowledge Diarsipkan 2022-03-08 di Wayback Machine. unesco.org, accessed 30 August 2019
  101. ^ Serbian: "Сретењски устав – Устав Књажества Сербије" [Sretenski Constitution - Constitution of the Principality of Serbia]. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 October 2013. Diakses tanggal 2013-06-10. 
  102. ^ Código Civil de 1852: Lo nacional y lo importado, by César Luna Victoria León.
  103. ^ "Slavery in Colonial Times". 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-21. Diakses tanggal 2022-03-08. 
  104. ^ Dexter, Darrel (2004). "Slavery In Illinois: How and Why the Underground Railroad Existed". Freedom Trails: Legacies of Hope. Illinois Freedom Trail Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 February 2016. Diakses tanggal 6 February 2016. 
  105. ^ "The Abolition of Slavery in Tunisia 1841-1846 | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization". www.unesco.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-24. Diakses tanggal 2022-03-08. 
  106. ^ Ehûd R. Tôledānô (1998). Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East. hlm. 11. ISBN 9780295802428. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2022-03-08. 
  107. ^ a b Cobb, Thomas Read Rootes. An Inquiry Into the Law of Negro Slavery in the United States of America: To which is Prefixed An Historical Sketch of Slavery, 1858. Page cxcii.
  108. ^ 1840 US Census, Pennsylvania
  109. ^ Anderson, Kevin (15 May 2010). Marx at the margins: on nationalism, ethnicity, and non-western societies. University of Chicago Press. hlm. 77. ISBN 978-0-226-01983-3. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 30 January 2012. 
  110. ^ Smith, William Frank (November 2010). Catholic Church Milestones: People and Events That Shaped the Institutional Church. Dog Ear Publishing. hlm. 65. ISBN 978-1-60844-821-0. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 30 January 2012. 
  111. ^ Kamusella, Tomasz (2007). Silesia and Central European nationalisms: the emergence of national and ethnic groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848–1918. Purdue University Press. hlm. 73. ISBN 978-1-55753-371-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 30 January 2012. 
  112. ^ Bricka, C.F. (1901). Dansk Biografisk Lexikon. Copenhagen: Gyldendal. pp. 255–256.
  113. ^ David T. Haberly (1972). Abolitionism in Brazil: Anti-slavery and anti-slave. Luso-Brazilian. hlm. 30–46. 
  114. ^ "Chinese Cultural Studies: The Taiping Rebellion, 1851-1864". Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 December 2015. Diakses tanggal 2015-11-25. 
  115. ^ Hays, Jeffrey. "TAIPING REBELLION – Facts and Details". factsanddetails.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-17. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  116. ^ Lester K. Buehler, Ph.D: A Study of the Taiping Rebellion Diarsipkan 2023-04-19 di Wayback Machine. olemiss.edu, accessed 30 August 2019
  117. ^ Tovar Pinzón, Hermes (November 1994). "La manumisión de esclavos en Colombia, 1809- 1851, Aspectos sociales, económicos y políticos". Revista Credencial. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-02. Diakses tanggal April 20, 2020. 
  118. ^ "Esclavitud – Historia del Ecuador – Enciclopedia Del Ecuador". enciclopediadelecuador.com. 28 March 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  119. ^ Wong, Helen; Rayson, Ann (1987). Hawaii's Royal History. Honolulu: Bess Press. hlm. 101. ISBN 978-0-935848-48-9. 
  120. ^ Robert J. Cottrol (2013). The Long, Lingering Shadow: Slavery, Race, and Law in the American Hemisphere. University of Georgia Press. hlm. 121. ISBN 9780820344058. 
  121. ^ Jorge Basadre (1998) [First published 1939]. Historia de la República del Perú. 1822 - 1933 (dalam bahasa Spanyol). 4 (edisi ke-8th). Ricardo Parma University Press. hlm. 833–835. 
  122. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 September 2019. Diakses tanggal 10 July 2018. 
  123. ^ Peter Kolchin, Unfree Labor (1987)
  124. ^ Davis, Denise; Solomon, Māui. "Moriori - The impact of new arrivals". Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand. 
  125. ^ Juliusz Bardach, Boguslaw Lesnodorski, and Michal Pietrzak, Historia panstwa i prawa polskiego, >
  126. ^ Michael Vorenberg, Final Freedom: The Civil War, the Abolition of Slavery, and the Thirteenth Amendment (2004)
  127. ^ Ben Waldron (February 18, 2013). "Mississippi Officially Abolishes Slavery, Ratifies 13th Amendment". ABC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 27, 2013. Diakses tanggal April 23, 2013. 
  128. ^ Hornsby, Jr., Alton (2008). A Companion to African-American History. hlm. 127. ISBN 9781405137355. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  129. ^ Leland Donald (1997). Aboriginal Slavery on the Northwest Coast of North America. hlm. 244. ISBN 9780520918115. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2022-03-13. 
  130. ^ Robert E. Conrad, The destruction of Brazilian slavery, 1850–1888 (1972) p. 106
  131. ^ Suzanne Miers and Richard L. Roberts, The End of slavery in Africa (1988) p. 79
  132. ^ Y. Hakan Erdem, Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 1800–1909 (1998).
  133. ^ Finkelman and Miller, Macmillan Encyclopedia of World Slavery 1:124
  134. ^ Junius P. Rodriguez (1997). The Historical Encyclopedia of World Slavery . ABC-CLIO. hlm. xxiii. ISBN 9780874368857. 
  135. ^ "Archived copy" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 9 July 2017. Diakses tanggal 6 March 2017. 
  136. ^ "The Somali Bantu Their History and Culture" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-05-03. Diakses tanggal 2022-03-13. 
  137. ^ "Swahili Coast". National Geographic. 2002-10-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-12-06. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  138. ^ a b Baker, Chris; Pasuk Phongpaichit. A History of Thailand, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 61.
  139. ^ "Affairs in America". CyclopeReview of Current History. Current History Co. 10: 1900: 54. 1901. 
  140. ^ "Slavery in Colonial Cameroon, 1880s to 1930s" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-11-15. Diakses tanggal 2022-03-14. 
  141. ^ "University of Minnesota Human Rights Library". hrlibrary.umn.edu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-15. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  142. ^ a b "SLAVERY AND THE SLAVE TRADE IN EASTERN AFRICA". ResearchGate. 
  143. ^ "Historical survey > Ways of ending slavery". Britannica.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-02-01. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  144. ^ Hogan, Jack (26 August 2014). The ends of slavery in Barotseland, Western Zambia (c.1800-1925) (Tesis phd). University of Kent. https://kar.kent.ac.uk/48707/. 
  145. ^ Levy, Reuben (1957). The Social Structure of Islam. UK: Cambridge University Press.
  146. ^ a b "International Abolition and Anti-Slavery Timeline American Abolitionists and Antislavery Activists". www.americanabolitionists.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-08. Diakses tanggal 2022-03-14. 
  147. ^ "The legacy of Indian migration to European colonies". The Economist. 2 September 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-01. Diakses tanggal 2 September 2017. 
  148. ^ a b Goodman, R. David. 2012. “Demystifying ‘Islamic Slavery’: Using Legal Practices to Reconstruct the End of Slavery in Fes, Morocco.” History in Africa 39: 143–74.
  149. ^ "Afghan Constitution: 1923". Afghangovernment.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-27. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  150. ^ Department Of State. The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs. "Slavery, Abduction and Forced Servitude in Sudan". 2001-2009.state.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-03-24. Diakses tanggal 2022-03-14. 
  151. ^ Rodriguez, Junius P. (26 March 2015). Encyclopedia of Emancipation and Abolition in the Transatlantic World. ISBN 9781317471790. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2019-05-17. 
  152. ^ TIMES, Special Cable to THE NEW YORK (30 August 1926). "Slavery in Nepal Is Finally Abolished; More Than 55,000 Are Freed From Bondage". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-26. Diakses tanggal 2022-03-14. 
  153. ^ The Committee Office, House of Commons (2006-03-06). "House of Commons – International Development – Memoranda". Publications.parliament.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-22. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  154. ^ ' 1 Iranian National Parliament .
  155. ^ Barker, A. J., The Rape of Ethiopia 1936, p. 36
  156. ^ Reichsarbeitsdienstgesetz Diarsipkan 2019-03-29 di Wayback Machine., 1935
  157. ^ "The End of Slavery". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-05-04. Diakses tanggal 2013-08-28. 
  158. ^ Russell, Margo (1 April 1976). "Slaves or workers? Relations between Bushmen, Tswana, and Boers in the Kalahari". Journal of Southern African Studies. 2 (2): 178–197. doi:10.1080/03057077608707953. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2022-03-14. 
  159. ^ a b "Key dates in chronology of abolitions". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-08. Diakses tanggal 3 May 2019. 
  160. ^ "The trial of German major war criminals : proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg Germany". avalon.law.yale.edu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  161. ^ "Universal Declaration of Human Rights". United Nations. 10 December 1948. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-08. Diakses tanggal 13 December 2007. Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948 ... Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. 
  162. ^ a b "BBC – Religions – Islam: Slavery in Islam". bbc.co.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-25. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  163. ^ The Byelorussian SSR and the USSR had separate representation at the UN.
  164. ^ "Bhutan: Things you may not have known about the country". BBC News. 14 April 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-21. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  165. ^ The Ukrainian SSR and the USSR had separate representation at the UN.
  166. ^ Miers, Suzanne (2003). Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem. ISBN 9780759103405. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 2019-05-17. 
  167. ^ Miers, Suzanne (21 March 2018). Slavery in the Twentieth Century: The Evolution of a Global Problem. Rowman Altamira. ISBN 9780759103405. Diakses tanggal 21 March 2018 – via Google Books. 
  168. ^ http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGAFR380032002?open&of=ENG-MRT Slavery in Mauritania Diarsipkan 23 March 2010 di Wayback Machine.
  169. ^ Bales, Kevin (2004). Disposable People . ISBN 0520243846. 
  170. ^ "Mauritanian MPs pass slavery law". BBC News. 9 August 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-01-06. Diakses tanggal 8 January 2011. 
  171. ^ a b "Mar. 16, 1995 | Mississippi Ratifies Abolition of Slavery, 130 Years After its Adoption". calendar.eji.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-06-22. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  172. ^ Anti-Slavery International (28 October 2008). "Niger slavery: Background". The Guardian. Guardian News and Media Limited. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-08. Diakses tanggal 7 October 2014. 
  173. ^ Slavery's last stronghold Diarsipkan 2013-03-29 di Wayback Machine.. CNN.com (16 March 2012). Retrieved 20 March 2012.
  174. ^ "Coroners and Justice Act 2009". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-02. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  175. ^ "Human rights in Tindouf refugee camp" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-10-24. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  176. ^ "Modern Slavery Act 2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-23. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  177. ^ "Navajo Sign Law Criminalizing Human Trafficking – Indian Country Media Network". indiancountrymedianetwork.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-08-11. Diakses tanggal 21 March 2018. 
  178. ^ Refugees, United Nations High Commissioner for. "Refworld | 2018 Trafficking in Persons Report - Chad". Refworld. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-08. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  179. ^ "Colorado Abolishes Prison Slavery in Huge Win for Prisoners Rights". Microsoft News. 7 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-29. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  180. ^ "Life Under Islamic State: Child Slaves | Voice of America - English". www.voanews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-12. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  181. ^ Callimachi, Rukmini (27 July 2017). "Freed From ISIS, Yazidi Women Return in 'Severe Shock'". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-15. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  182. ^ "Five years a slave of Islamic State". www.newstatesman.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-04. Diakses tanggal 2022-03-15. 
  183. ^ Rose, Josh (3 November 2020). "Utahns vote to remove slavery as a punishment for a crime from constitution". ABC4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-02. Diakses tanggal 12 November 2020. 
  184. ^ Ulcinaite, Ruta (4 November 2020). "Nebraska votes to remove slavery language from state constitution". News Now Omaha. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 12 November 2020. 
  185. ^ Smith, Alexander (17 October 2013). "30 million people still live in slavery, human rights group says". NBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-19. Diakses tanggal 7 October 2014. 
  186. ^ Kelly, Annie (3 April 2013). "Modern-day slavery: an explainer". The Guardian. Guardian News and Media Limited. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-14. Diakses tanggal 7 October 2014. 
  187. ^ "Ethics – Slavery: Modern Slavery". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-01-06. Diakses tanggal 7 October 2014. 
  188. ^ Aziz, Omer; Hussain, Murtaza (5 January 2014). "Qatar's Showcase of Shame". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-15. Diakses tanggal 7 October 2014. 

Daftar bacaan

sunting
  • Campbell, Gwyn. The Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia (Frank Cass, 2004)
  • Davis, David Brion. Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World (2008) excerpt
  • Drescher, Seymour. Abolition: A History of Slavery and Antislavery (Cambridge University Press, 2009)
  • Drescher, Seymour. Pathways from slavery: British and colonial mobilizations in global perspective (Routledge, 2018).
  • Drescher, Seymour. "Civil Society and Paths to Abolition." Journal of Global Slavery 1.1 (2016): 44-71.
  • Finkelman, Paul, and Joseph Miller, eds. Macmillan Encyclopedia of World Slavery (2 vol 1998)
  • Finkelman, Paul, and Seymour Drescher. "The eternal problem of slavery in international law: Killing the vampire of human culture." Michigan State Law Review (2017): 755+ online Diarsipkan 2021-01-24 di Wayback Machine..
  • Gordon, M. Slavery in the Arab World (1989)
  • Grindal, Peter. Opposing the Slavers; The Royal Navy's Campaign against the Atlantic Slave Trade (L.B. Tauris 2016) ISBN 978-1-78831-286-8
  • Hinks, Peter, and John McKivigan, eds. Encyclopedia of Antislavery and Abolition (2 vol. 2007) 795pp; ISBN 978-0-313-33142-8
  • Lovejoy, Paul. Transformations in Slavery: A History of Slavery in Africa (Cambridge UP, 1983)
  • Mathews, Nathaniel. "The 'Fused Horizon' of Abolitionism and Islam: Historicism, the Quran and the Global History of Abolition." Journal of global slavery 4.2 (2019): 226-265.
  • Morgan, Kenneth. Slavery and the British Empire: From Africa to America (2008)
  • Rodriguez, Junius P., ed. The Historical Encyclopedia of World Slavery (1997)
  • Rodriguez, Junius P., ed. Encyclopedia of Emancipation and Abolition in the Transatlantic World (2007)
  • Sinha, Manisha. "The Problem of Abolition in the Age of Capitalism The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770–1823, by David Brion Davis." American Historical Review 124.1 (2019): 144-163.

Pranala luar

sunting
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Garis_waktu_penghapusan_perbudakan&oldid=23919462"