Kabupaten Aceh Barat

Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Jawoë	اچيه بارت
	Matahari terbenam di Pantai Meulaboh
	Lambang
	Peta
	Kabupaten Aceh Barat Peta Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat (Indonesia)
	Koordinat: 4°27′N 96°11′E / 4.45°N 96.18°E
Negara	Indonesia
Provinsi	Aceh
Tanggal berdiri	14 November 1956
Dasar hukum	UU Nomor 7 Tahun 1956
Hari jadi	29 Desember 1945
Ibu kota	Meulaboh
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 12; Gampong: 322;
Pemerintahan
• Bupati	H. Ramli MS
• Wakil Bupati	lowong
Luas
• Total	2.927,95 km2 (1,130,49 sq mi)
Populasi (2021)
• Total	198.736
• Kepadatan	68/km2 (180/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 99,42%; Buddha 0,35%; Kristen 0,23%; - Protestan 0,20%; - Katolik 0,03%
• Bahasa	Indonesia; Aceh
• IPM	71,67 (2021); tinggi
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode pos	23615-23682
Kode BPS	1107
Kode area telepon	0655
Pelat kendaraan	BL xxxx E**
Kode Kemendagri	11.05
APBD	Rp 1.251.178.454.853,-
PAD	Rp 164.140.534.232,-
DAU	Rp 561.819.533.000,-
Situs web	acehbaratkab.go.id

4°27′N 96°11′E / 4.450°N 96.183°E / 4.450; 96.183

Aceh Barat (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه بارت) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia.^[2] Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai Barat dan Selatan pulau Sumatra yang membentang dari barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km².

Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km²^[2] dan pada akhir tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 198.736 jiwa.^[3]

Sejarah

Sebuah pantai di Meulaboh

Masa kesultanan Aceh

Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie.

Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasir Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujuruen Meulaboh dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu: Kluang; Lamno; Kuala Lambeusoe; Kuala Daya; Kuala Unga; Babah Awe; Krueng No; Cara' Mon; Lhok Kruet; Babah Nipah; Lageun; Lhok Geulumpang; Rameue; Lhok Rigaih; Krueng Sabee; Teunom; Panga; Woyla; Bubon; Lhok Bubon; Meulaboh; Seunagan; Tripa; Seuneu'am; Tungkop; Beutong; Pameue; Teupah (Tapah); Simeulue; Salang; Leukon; Sigulai.

Silsilah Raja Meulaboh

Raja-raja yang pernah bertahta di kehulu-balangan Kaway XVI hanya dapat dilacak dari T. Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama T. Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama T. Tjik Ali dan digantikan anaknya oleh T. Tjik Abah (sementara) dan kemudian diganti oleh T. Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang tertua menjadi Raja Meulaboh bernama T. Tjik Raja Nagor yang pada tahun 1913 meninggal dunia karena diracun, dan kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Teuku Tjik Ali Akbar, sementara anak T. Tjik Raja Nagor yang bernama Teuku Raja Neh, masih kecil.

Saat Teuku Raja Neh (ayah dari H.T. Rosman. mantan Bupati Aceh Barat) anak dari Teuku Tjik Raja Nagor besar ia menuntut agar kerajaan dikembalikan kepadanya, namun T. Tjik Ali Akbar yang dekat dengan Belanda malah mengfitnah Teuku Raja Neh sakit gila, sehingga menyebabkan T. Raja Neh dibuang ke Sabang.

Pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Meulaboh, T. Tjik Ali Akbar dibunuh oleh Jepang bersama dengan Teuku Ben dan pada tahun 1978, mayatnya baru ditemukan di bekas Tangsi Belanda atau sekarang di Asrama tentara Desa Suak Indrapuri, kemudian Meulaboh diperintah para Wedana dan para Bupati dan kemudian pecah menjadi Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Jaya. (teuku dadek)

Dimasa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (landschap). Oleh Belanda Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) dan selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatra, Aceh dijadikan Keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (provinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (kabupaten) dan onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (kecamatan).

Penjajahan Belanda

Berkas:Meuseujid Raya Meulabôh.JPG

Masjid Agung Meulaboh

Aceh Barat sangat berkaitan dengan sejarah Meulaboh, Ibu kota Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI dan sebagian Kecamatan Meureubo adalah salah satu Kota yang paling tua di belahan Aceh bagian Barat dan Selatan. Menurut HM.Zainuddin dalam Bukunya Tarih Atjeh dan Nusantara, Meulaboh dulu dikenal sebagai Negeri Pasir Karam. Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.

Meulaboh sudah berumur 402 tahun terhitung dari saat naik tahtanya Sultan Saidil Mukamil (1588-1604), catatan sejarah menunjukan bahwa Meulaboh sudah ada sejak Sultan tersebut berkuasa.

Pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), demikian HM.Zainuddin negeri itu ditambah pembangunannya. Di Meulaboh waktu itu dibuka perkebunan merica, tetapi negeri ini tidak begitu ramai karena belum dapat menandingi Negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, Negeri Pasir Karam kembali ditambah pembangunannya dengan pembukaan kebun lada. Untuk mengolah kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar.

Karesidenan Aceh

Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibu kotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) onderafdeeling, yaitu:

Meulaboh dengan ibu kota Meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneu'am, Beutong, Tungkop dan Pameue;
Tjalang dengan ibu kota Tjalang (dan sebelum tahun 1910 ibu kotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom;
Tapaktuan dengan ibu kota Tapak Tuan;
Simeulue dengan ibu kota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;
Zuid Atjeh dengan ibu kota Bakongan;
Singkil dengan ibu kota Singkil.

Penjajahan Jepang

Di zaman penjajahan Jepang (1942–1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti Afdeeling menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Masa kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002.

Geografi

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Batas Wilayah

Setelah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
Timur	Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
Selatan	Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
Barat	Samudera Indonesia

Rata-rata Suhu, Curah Hujan dan Hari Hujan

Data iklim Kabupaten Aceh Barat
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	32.0 (89.6)	32.2 (90)	32.5 (90.5)	32.5 (90.5)	31.8 (89.2)	31.8 (89.2)	31.7 (89.1)	31.6 (88.9)	31.5 (88.7)	30.6 (87.1)	30.6 (87.1)	30.6 (87.1)	31.62 (88.92)
Rata-rata harian °C (°F)	27.5 (81.5)	27.1 (80.8)	28.0 (82.4)	27.8 (82)	27.2 (81)	26.9 (80.4)	26.5 (79.7)	26.3 (79.3)	26.4 (79.5)	26.0 (78.8)	26.1 (79)	26.0 (78.8)	26.82 (80.27)
Rata-rata terendah °C (°F)	24.1 (75.4)	23.7 (74.7)	23.0 (73.4)	24.0 (75.2)	24.1 (75.4)	22.2 (72)	22.8 (73)	23.0 (73.4)	22.8 (73)	22.4 (72.3)	22.6 (72.7)	22.3 (72.1)	23.08 (73.55)
Presipitasi mm (inci)	495 (19.49)	261 (10.28)	271 (10.67)	354 (13.94)	653 (25.71)	303 (11.93)	105 (4.13)	566 (22.28)	170 (6.69)	477 (18.78)	523 (20.59)	262 (10.31)	4.440 (174,8)
Rata-rata hari hujan atau bersalju	15	10	12	16	21	16	7	14	17	19	23	16	186
% kelembapan	90	91	88	89	89	85	85	86	85	89	91	92	88.3
Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cut Nyak Dhien ^[7]

Pemerintahan

Kopi tubruk khas Meulaboh disajikan secara terbalik.

Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati yang terpilih dalam setiap Pilkada.

Bupati

	Bupati	Potret	Partai	Awal	Akhir	Periode	Masa jabatan	Pemilihan umum	Wakil	Ref.
1	Ibnu Sa'dan		Independen	20 Oktober 1945	15 Juni 1947	1945–1947	1 tahun, 238 hari	Tidak ada	Tidak ada
2	Abdul Wahab		Independen	15 Juni 1947	22 September 1948	1947–1948	1 tahun, 99 hari	Tidak ada	Tidak ada
3	Tuangku Abdullah		Independen	18 Mei 1957	7 Agustus 1957	1957	81 hari	Tidak ada	Tidak ada
4	Abdul Gafur Akhir		Independen	7 Agustus 1957	28 Agustus 1958	1957–1958	1 tahun, 21 hari	Tidak ada	Tidak ada
(3)	Tuangku Abdullah		Independen	29 Agustus 1958	11 Januari 1959	1958–1959	135 hari	Tidak ada	Tidak ada
5	Daud Darjah		Independen	11 Januari 1959	7 Oktober 1961	1959–1961	2 tahun, 269 hari	Tidak ada	Tidak ada
6	Teuku Radja Mahmud		Independen	7 Oktober 1961	31 Desember 1961	1961	85 hari	Tidak ada	Tidak ada
7	Hamidi HS		ABRI	15 Januari 1962	7 Juli 1964	1962–1964	2 tahun, 174 hari	Tidak ada	Tidak ada
8	Oesman Noerdin		Independen	16 Juli 1964	7 Februari 1966	1964–1966	1 tahun, 206 hari	Tidak ada	Tidak ada
9	Abdul Karim Abdullah		ABRI	7 Februari 1966	8 April 1967	1966–1967	1 tahun, 60 hari	Tidak ada	Tidak ada
10	Abdul Rahman Ishak		Independen	8 April 1967	19 Oktober 1972	1967–1972	5 tahun, 194 hari	1967	Tidak ada
11	A. Rani		Independen	19 Oktober 1972	22 Februari 1973	1972–1973	126 hari	1972	Tidak ada
12	Syamsunan Mahmud (1938–2021)		Golkar	22 Februari 1973	6 Mei 1978	1973–1978	5 tahun, 73 hari	1973	Tidak ada
13	Teuku Usman Mahmud		Golkar	6 Mei 1978	6 Mei 1983	1978–1983	5 tahun, 0 hari	1978	Tidak ada
14	Malik Ridwan Badai (meninggal 2018)		Golkar	14 November 1983	14 November 1988	1983–1988	5 tahun, 0 hari	1983	Tidak ada	^[8]
15	Teuku Rosman (lahir 1944)		Golkar	14 November 1988	14 November 1993	1988–1993	5 tahun, 0 hari	1988	Tidak ada
15	Teuku Rosman (lahir 1944)		Golkar	14 November 1993	24 Maret 1998	1993–1998	4 tahun, 130 hari	1993	Tidak ada	^[9]
16	Nasruddin		Golkar	24 Maret 1998	14 November 1998	1993–1998	235 hari	1998	Tidak ada
16	Nasruddin		Independen	14 November 1998	Agustus 2004	1998–1999, 1999–2004	5–6 tahun	1999	Tidak ada
	Syahbudin BP (Penjabat) (lahir 1949)		Nonpartisipan	Agustus 2004	18 Maret 2005	2004–2007	0–1 tahun	Tidak ada	Tidak ada
	Nasruddin		Independen	18 Maret 2005	29 Maret 2006		1 tahun, 11 hari	Tidak ada	Tidak ada
	Sofyanis	[[Berkas: Sofyanis, Pj. Bupati Aceh (2006).JPG\|90px]]	Nonpartisipan	29 Maret 2006	20 Oktober 2006		205 hari	Tidak ada	Tidak ada
	Teuku Alamsyah Banta		Nonpartisipan	20 Oktober 2006	23 April 2007		185 hari	Tidak ada	Tidak ada
17	Ramli M.S. (lahir 1964)		PA	23 April 2007	23 April 2012	2007–2012	5 tahun, 0 hari	2006	Fuadri (2007–2012)
	Ridwan Hasan		Nonpartisipan	25 April 2012	8 Oktober 2012	2012	166 hari	Tidak ada	Tidak ada
18	Teuku Alaidinsyah (lahir 1964)		PAN	10 Oktober 2012	10 Oktober 2017	2012–2017	5 tahun, 0 hari	2012	Rachmat Fitri (2012–2017)	^[10]^[11]
(17)	Ramli M.S. (lahir 1964)		PA	10 Oktober 2017	10 Oktober 2022	2017–2022	5 tahun, 0 hari	2017	Banta Puteh Syam^[12] (2017–2021)	^[13]
	Mahdi Efendi (lahir 1969)		Nonpartisipan	10 Oktober 2022	10 Oktober 2023	2022–2023	1 tahun, 0 hari	Tidak ada	Tidak ada	^[14]
	Mahdi Efendi (lahir 1969)		Nonpartisipan	10 Oktober 2023	Petahana	2023–2024	1 tahun, 22 hari	Tidak ada	Tidak ada

Dewan Perwakilan

DPRK Aceh Barat memiliki 25 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DPRK Aceh Barat yang saat ini menjabat adalah hasil Pemilu 2019 yang menjabat untuk periode 2019-2024 sejak 26 Agustus 2019.^[15] DPRK Aceh Barat dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Barat periode 2019-2024 dijabat oleh Samsi Barmi dari Partai Aceh sebagai Ketua, Ramli dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua I, dan Kamaruddin dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II.^[16]^[17] Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat dalam dua periode terakhir.^[18]^[19]

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
Partai Politik		2014–2019	2019–2024	2024–2029
	PKB	1	0	0
	Gerindra	0	4	4
	PDI-P	1	0	0
	Golkar	4	4	5
	NasDem	1	0	2
	PKS	1	1	1
	PAN	6	4	5
	Demokrat	3	3	2
	PPP	3	2	0
	PNA	0	1	1
	Partai Aceh	5	6	5
Jumlah Anggota		25	25	25
Jumlah Partai		9	8	8

Kecamatan

Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan dan 322 gampong dengan kode pos 23615-23682 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 172.896 jiwa (dari penduduk seluruh Aceh yang berjumlah 4.486.570 jiwa) yang terdiri atas 87.682 pria dan 85.214 wanita (seks rasio 102,90). Dengan luas daerah 275.872 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 59 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 189.119 jiwa dengan luas wilayahnya 2.927,95 km² dan sebaran penduduk 65 jiwa/km².^[2]^[20]

No	Kode Kemendagri	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Penduduk 2017 (jiwa)	2017
No	Kode Kemendagri	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Penduduk 2017 (jiwa)	Kelurahan	Gampong	Dusun
1	11.05.01	Johan Pahlawan	44,91	63.975		21	86
2	11.05.05	Samatiga	140,69	15.172		32	98
3	11.05.06	Bubon	129,58	7.339		17	50
4	11.05.07	Arongan Lambalek	130,06	11.928		27	81
5	11.05.04	Woyla	249,04	13.565		43	129
6	11.05.10	Woyla Barat	123	7.751		24	72
7	11.05.11	Woyla Timur	132,6	4.640		26	78
8	11.05.02	Kaway XVI	510,18	21.644		44	134
9	11.05.09	Meureubo	112,87	30.253		26	8
10	11.05.08	Pante Ceureumen	490,25	11.486		25	75
11	11.05.12	Panton Reu	83,04	6.373		19	52
12	11.05.03	Sungai Mas	781,73	3.795		18	44
		TOTAL	2927,95	197.921		322	907
Sumber:Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017, BPS

Program strategis pembangunan daerah

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi kerakyatan melalui peningkatan dan perluasan pertanian dalam arti luas sebagai penggerak utama pembangunan yang saling terkait secara terpadu dengan bidang-bidang pembangunan lainnya dalam suatu kebijakan pembangunan. Maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam, peran ulama dan adat istiadat.
Peningkatan Sumber Daya Manusia.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meningkatakan aksesibilitas daerah.
Meningkatkan pendapatan daerah.

Lambang daerah

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No. 12 Tahun 1976 Tanggal 26 November 1976 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Pem./10/32/46-263 Tanggal 17 Mei 1976 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 10 Tahun 1980 Tanggal 3 Januari 1980.

Lambang Kabupaten Aceh Barat mempunyai perisai berbentuk kubah masjid yang berisi lukisan lukisan dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran tertentu dan mempunyai maksud serta makna sebagai berikut:

Perisai berbentuk kubah masjid, melambangkan ketahanan Nasional dan kerukunan yang dijiwai oleh semangat keagamaan;
Bintang persegi lima, melambangkan falsafah negara, Pancasila;
Kupiah Meukeutop, melambangkan kepemimpinan;
Dua tangkai kiri kanan yang mengapit Kupiah Meukeutop terdiri dari kapas, padi, kelapa dan cengkih, melambangkan kesuburan dan kemakmuran daerah;
Rencong, melambangkan jiwa patriotik/kepahlawanan rakyat;
Kitab dan Kalam, melambangkan ilmu pengetahuan dan peradaban;
Tulisan "Aceh Barat" mengandung arti bahwa semua unsur tersebut di atas terdapat di dalam Kabupaten Aceh Barat.

Lambang Daerah ini digunakan sebagai merek bagi perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan ;

Sebagai petanda batas wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten lainnya.
Sebagai cap atau stempel jabatan dinas.
Sebagai lencana yang digunakan oleh pegawai pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sedang menjalankan tugasnya.
Sebagai panji atau bendera digunakan oleh suatu rombongan yang mewakili atau atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan dapat dipergunakan pada tempat-tempat upacara resmi, pintu gerbang dan lain sebagainya.

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat ini dilarang digunakan apabila bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1976 dan barang siapa yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman selama-lamanya 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Pendidikan

Aceh Barat memiliki beberapa kampus negeri yaitu :

Universitas Teuku Umar (UTU)
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Prodi D-III Kebidanan dan D-III Keperawatan Poltekkes Aceh
Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat

Kesehatan

Referensi

^ ^a ^b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021.
^ ^a ^b ^c ^d "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
^ ^a ^b "Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021" (pdf). www.acehbaratkab.bps.go.id. hlm. 12, 68, 194. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-08. Diakses tanggal 8 Desember 2021.
^ "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 8 Desember 2021.
^ "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-01. Diakses tanggal 8 Desember 2021.
^ "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 2018-07-06.
^ "Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017". Badan Pusat Statistik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-25. Diakses tanggal 03 Maret 2018.
^ "Bupati Merupakan Administrasi Pembangunan Daerah". Berita Yudha. Meulaboh: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 1983-11-24. hlm. 4. Diakses tanggal 2024-06-06.
^ "Gubernur Aceh Lantik Rosman Jadi Bupati Aceh Barat". Harian Ekonomi Neraca. Meulaboh: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 1993-11-16. hlm. 11. Diakses tanggal 2024-06-06.
^ Bakri, ed. (2012-07-09). "KIP Aceh Barat: Tito Bupati Terpilih". Tribunnews.com. Meulaboh. Diakses tanggal 2024-06-06.
^ "Lantik 2 Bupati, Gubernur Aceh Pesan Soal Reformasi Birokrasi". Berita Satu. 2012-10-08. Diakses tanggal 2024-06-06.
^ Iskandar, Teuku Dedi (16-09-2021). "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Wakil Bupati Aceh Barat meninggal dunia". antaranews.com. Diakses tanggal 17-09-2021. Meninggal dunia pada saat menjabat.
^ "Irwandi Lantik Pasangan Bupati Aceh Barat". Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Meulaboh. 2017-10-10. Diakses tanggal 2024-06-06.
^ "Lantik 4 Pj Bupati, Pj Gubernur Aceh Ingatkan Tingginya Inflasi dan Stunting". humas.acehprov.go.id. 11-10-2022. Diakses tanggal 12-10-2022.
^ Muda, Darmansyah (26-08-2019). "25 Anggota DPRK Aceh Barat Resmi Dilantik, Berikut Nama-namanya". AJNN. Diakses tanggal 28-07-2020.
^ Iskandar, Teuku Dedi (15-10-2019). "Sah, ini dia nama Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat". Antara News Aceh. Diakses tanggal 28-07-2020.
^ "Pimpinan DPRK Aceh Barat Disumpah 15 Oktober, Ini Nama-namanya". Serambi Indonesia. Diakses tanggal 2020-05-23.
^ "Perolehan Kursi DPRK Aceh Barat 2014-2019". www.puskapol.ui.ac.id.
^ "25 Anggota DPRK Aceh Barat Dilantik Senin". Serambi Indonesia. Diakses tanggal 2020-05-23.
^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

Lihat pula

Pranala luar

(Indonesia) BPS Kabupaten Aceh Barat, 2007
(Indonesia)Luas Kabupaten Aceh Barat menurut Situs Resmi Pemerintah Aceh Diarsipkan 2010-12-12 di Wayback Machine.
(Indonesia)Profil Aceh Barat di situs NAD Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine.
(Indonesia)Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
(Indonesia)Situs Aceh Barat di tripod
(Indonesia)Kabupaten Aceh Barat. Harian Kompas, 21 Juni 2002

[UU-1] "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

[Permendagri-137-2017-2] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[ACEHBARAT-3] "Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021" (pdf). www.acehbaratkab.bps.go.id. hlm. 12, 68, 194. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-08. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

[DUKCAPIL-4] "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

[IPM-5] "Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021". www.bps.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-01. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

[APBD_2018-6] "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 2018-07-06.

[7] "Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017". Badan Pusat Statistik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-25. Diakses tanggal 03 Maret 2018.

[8] "Bupati Merupakan Administrasi Pembangunan Daerah". Berita Yudha. Meulaboh: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 1983-11-24. hlm. 4. Diakses tanggal 2024-06-06.

[9] "Gubernur Aceh Lantik Rosman Jadi Bupati Aceh Barat". Harian Ekonomi Neraca. Meulaboh: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 1993-11-16. hlm. 11. Diakses tanggal 2024-06-06.

[10] Bakri, ed. (2012-07-09). "KIP Aceh Barat: Tito Bupati Terpilih". Tribunnews.com. Meulaboh. Diakses tanggal 2024-06-06.

[11] "Lantik 2 Bupati, Gubernur Aceh Pesan Soal Reformasi Birokrasi". Berita Satu. 2012-10-08. Diakses tanggal 2024-06-06.

[12] Iskandar, Teuku Dedi (16-09-2021). "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Wakil Bupati Aceh Barat meninggal dunia". antaranews.com. Diakses tanggal 17-09-2021. Meninggal dunia pada saat menjabat.

[13] "Irwandi Lantik Pasangan Bupati Aceh Barat". Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Meulaboh. 2017-10-10. Diakses tanggal 2024-06-06.

[Aceh111022-14] "Lantik 4 Pj Bupati, Pj Gubernur Aceh Ingatkan Tingginya Inflasi dan Stunting". humas.acehprov.go.id. 11-10-2022. Diakses tanggal 12-10-2022.

[15] Muda, Darmansyah (26-08-2019). "25 Anggota DPRK Aceh Barat Resmi Dilantik, Berikut Nama-namanya". AJNN. Diakses tanggal 28-07-2020.

[16] Iskandar, Teuku Dedi (15-10-2019). "Sah, ini dia nama Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat". Antara News Aceh. Diakses tanggal 28-07-2020.

[Pimpinan_DPRK_Aceh_Barat-17] "Pimpinan DPRK Aceh Barat Disumpah 15 Oktober, Ini Nama-namanya". Serambi Indonesia. Diakses tanggal 2020-05-23.

[18] "Perolehan Kursi DPRK Aceh Barat 2014-2019". www.puskapol.ui.ac.id.

[19] "25 Anggota DPRK Aceh Barat Dilantik Senin". Serambi Indonesia. Diakses tanggal 2020-05-23.

[Permendagri-72-2019-20] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]